Pemkot Blitar Fokus Awasi Izin Dapur MBG, Pastikan 30 SPPG Sesuai Regulasi

Pemerintah Kota Blitar mengambil langkah tegas dalam memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di daerah. Di tengah upaya mencapai target pelaksanaan, Pemkot juga menekankan pada kepatuhan terhadap regulasi dan kelengkapan administrasi untuk setiap program yang dijalankan. Salah satu program yang menjadi sorotan utama adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana izin dapur yang beroperasi sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi fokus utama dalam pengawasan.

Inspektorat Daerah (Irda) Kota Blitar, yang dipimpin oleh Inspektur Daerah Ratih Dewi Indarti, telah diberikan amanah untuk memastikan bahwa pelaksanaan PSN di Kota Blitar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa program strategis lainnya seperti Sekolah Rakyat (SR) dan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) juga mendapatkan perhatian yang signifikan dari pemerintah pusat, namun MBG tetap menjadi prioritas dalam pengawasan.

Sejauh ini, progres dari ketiga PSN unggulan ini tercatat sudah berjalan baik, namun Irda tetap melanjutkan monitoring dan evaluasi untuk memastikan setiap langkah yang diambil sesuai dengan regulasi. Dalam konteks MBG, masih terdapat beberapa dapur SPPG yang belum sepenuhnya memenuhi semua persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan, sehingga pengelola diingatkan untuk tidak melakukan operasional sebelum memenuhi seluruh dokumen perizinan yang diwajibkan.

Pengawasan yang ketat ini diharapkan bisa memberikan efek positif bagi masyarakat Blitar, karena dengan memastikan bahwa semua persyaratan terpenuhi, program MBG akan dapat memberikan manfaat gizi yang optimal bagi warga, terutama bagi anak-anak yang membutuhkan asupan gizi yang baik. Dengan demikian, Pemkot Blitar berkomitmen untuk terus menjaga kualitas program-program yang diimplementasikan di wilayahnya.