- Gerakan Masyarakat Blitar (GMB) menuntut evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Beberapa masalah ditemukan, termasuk keterlambatan gaji karyawan dan dugaan monopoli pemasok bahan pangan.
- Wakil Wali Kota Blitar menyatakan pentingnya perbaikan program tanpa menghentikannya, mengingat manfaat besar untuk masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan di Kota Blitar kembali menjadi sorotan publik. Pada hari Senin (29/6), Gerakan Masyarakat Blitar (GMB) menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Blitar. Aksi ini bertujuan untuk menyampaikan berbagai temuan terkait pelaksanaan program yang seharusnya mendukung kebutuhan gizi masyarakat. Meski mengkritisi beberapa masalah, GMB menegaskan dukungannya terhadap kelanjutan program yang diprioritaskan oleh Presiden Prabowo Subianto, dengan catatan dilakukan pembenahan yang komprehensif.
Koordinator aksi, Mariono Budi, mengungkapkan beberapa persoalan yang perlu segera mendapatkan perhatian, di antaranya adalah keterlambatan pembayaran gaji bagi karyawan di beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dugaan monopoli pemasok bahan pangan, serta kualitas makanan yang dianggap belum memenuhi standar gizi yang ditetapkan. Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh untuk memastikan bahwa tujuan utama dari program ini dapat tercapai dengan baik.
Mariono juga menegaskan bahwa evaluasi total lebih baik daripada keputusan untuk menghentikan program. Ia menilai MBG memiliki manfaat nyata bagi masyarakat serta dapat membuka peluang usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan demikian, perbaikan program adalah langkah yang lebih tepat, mengingat banyak pengelola SPPG yang telah berinvestasi besar untuk mendukung inisiatif ini.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu Samba menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik dari masyarakat. Ia menyatakan pentingnya evaluasi agar pelaksanaan program semakin baik, tetapi juga menegaskan bahwa program ini tidak sepatutnya dihentikan karena dampaknya yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anak dan ibu hamil serta menurunkan angka stunting di Kota Blitar. Elim menjelaskan, beberapa SPPG telah dikenakan sanksi sebelumnya namun diberikan kesempatan untuk memperbaiki pelanggaran yang terjadi, dan pemerintah akan terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk meningkatkan pelaksanaan program agar lebih transparan dan tepat sasaran.