- Pemkab Blitar mengusulkan dana sekitar Rp 94 miliar untuk perbaikan jalan dan pembangunan jembatan.
- Jalan yang diusulkan penting untuk mendukung sektor pertanian dan perekonomian masyarakat.
- Pembangunan akan dikelola oleh pemerintah pusat jika usulan disetujui, dengan pengawasan dari Pemkab Blitar.
Pemerintah Kabupaten Blitar berkomitmen untuk meningkatkan infrastruktur vital demi kesejahteraan masyarakat. Dalam langkah terbaru, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengajukan usulan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mendapatkan dukungan anggaran yang diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Usulan ini difokuskan pada perbaikan jalan dan pembangunan jembatan yang strategis, terutama di kawasan yang mendukung sektor pertanian dan perekonomian lokal.
Kepala Dinas PUPR, Agus Zaenal, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengajukan proposal perbaikan jalan senilai sekitar Rp 94 miliar melalui aplikasi Sitia, milik Direktorat Jenderal Bina Marga. Rencana perbaikan ini meliputi jalur sepanjang kurang lebih 19 kilometer di wilayah selatan dan timur Kabupaten Blitar, dengan fokus pada ruas jalan yang menghubungkan Binangun, Wates hingga perbatasan Malang, serta jalur lintas selatan yang menghubungkan Wates dengan pantai selatan.
Agus menekankan betapa pentingnya kedua jalur ini untuk mendorong mobilitas hasil pertanian dan akses ke kawasan selatan, yang notabene merupakan sentra produk hortikultura. Selain itu, pemerintah daerah juga mengusulkan pembangunan dua jembatan, yaitu Jembatan Ngembul di Kecamatan Binangun dan Jembatan Kaulon yang menghubungkan wilayah Binangun dan Sutojayan. Khusus Jembatan Ngembul, dikatakan Agus, diperkirakan membutuhkan dana hampir Rp 80 miliar mengingat bentangnya yang mencapai 70 meter.
Seluruh usulan ini menjadi krusial untuk mendukung ketahanan pangan dan swasembada gula di Kabupaten Blitar. Dengan dukungan dari Komisi V DPR RI yang sedang dicari, harapannya adalah agar proyek-proyek infrastruktur ini mendapatkan perhatian yang layak demi percepatan pembangunan di Bumi Penataran. Apabila usulan disetujui, pembangunan akan sepenuhnya dikelola oleh pemerintah pusat, sementara Pemkab Blitar akan berperan sebagai penerima manfaat dari kebijakan tersebut. Dengan upaya ini, infrastruktur jalan, jembatan, dan irigasi diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Blitar.