- Banyak warga Blitar tergolong dalam Desil Atas, namun masih rentan secara ekonomi.
- Ketidakcocokan antara data statistik dan kondisi nyata bisa mengakibatkan hilangnya akses bantuan sosial.
- Pentingnya evaluasi sistem data kemiskinan agar mencerminkan realitas sosial masyarakat.
Kondisi perekonomian di Blitar saat ini memunculkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama terkait hasil Sensus Ekonomi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2026. Banyak keluarga yang merasa ekonomi mereka masih rentan, namun secara mengejutkan dinyatakan masuk dalam kategori 'Desil Atas'. Fenomena ini menimbulkan kebingungan, mengingat keadaan nyata yang mereka hadapi sehari-hari.
Salah satu masalah utama adalah ketidakcocokan antara data statistik dan kenyataan di lapangan. Banyak warga yang berada di atas batas kemiskinan secara administrasi, tetapi apabila mengalami musibah seperti sakit atau kehilangan pekerjaan, mereka dapat dengan cepat terjun kembali ke dalam kemiskinan. Realitas ini sering kali terabaikan oleh pemerintah, yang lebih mementingkan angka di atas kertas daripada melihat kondisi masyarakat secara langsung.
Para ahli dari Universitas Airlangga (UNAIR), Universitas Teknologi Manufaktur (UTM), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menegaskan pentingnya evaluasi dan reformasi terhadap sistem data kemiskinan. Pemerintah tidak seharusnya sekadar fokus pada pengurangan angka kemiskinan, tetapi juga harus memperhatikan usaha nyata dalam pengentasan kemiskinan di tingkat rumah tangga.
Oleh karena itu, masyarakat diundang untuk mengikuti pembahasan lebih lanjut mengenai masalah ini di program SPEKTRUM di Radio Jatim, yang akan disiarkan secara serentak, termasuk di Radio Patria Blitar pada Senin, 24 Agustus 2026, pukul 09.00 WIB. Dengan aktif ambil bagian dalam diskusi, diharapkan masyarakat dapat memberikan pandangan mengenai indikator kemiskinan yang lebih relevan di Indonesia.