- Isu keterlambatan penyaluran Rastrada menjadi sorotan DPRD Blitar.
- Fraksi Partai Golkar mendesak pemerintah daerah untuk selesaikan permasalahan administratif.
- Dinsos menargetkan pencairan bantuan Rastrada mulai 20 Juli.
Dalam Rapat Paripurna yang diselenggarakan oleh DPRD Kota Blitar, perhatian serius diarahkan pada isu keterlambatan penyaluran program Beras Sejahtera Daerah (Rastrada). Program yang diharapkan dapat meringankan beban ribuan keluarga penerima manfaat (KPM) masih belum terealisasi hingga saat ini, meskipun dana untuknya telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Blitar menegaskan kepada pemerintah daerah agar segera menyelesaikan berbagai persoalan administratif yang menghambat penyaluran bantuan pangan tersebut. Purwanto, anggota Fraksi Golkar, menilai bahwa penundaan ini menciptakan ketidakpastian bagi masyarakat luas. Ia mengingatkan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari program perlindungan sosial yang vital bagi keluarga yang kurang mampu di kota ini.
"Sampai saat ini, ribuan KPM masih menunggu dengan harapan bantuan pangan dapat segera mereka terima. Ini adalah amanat APBD yang sangat penting dan mendesak untuk diwujudkan," ungkapnya dalam forum resmi tersebut. Mengingat pentingnya program ini dalam mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat, DPRD berkomitmen untuk mengawasi dan mendorong pemerintah agar langkah-langkah segera diambil sehingga bantuan dapat dicairkan tepat waktu.
Dinas Sosial Kota Blitar berencana untuk mulai mencairkan bantuan Rastrada pada 20 Juli mendatang. Namun, harapan tersebut harus diiringi dengan langkah-langkah nyata agar tidak hanya menjadi angan-angan. Masyarakat Kota Blitar menanti dengan penuh harap, memastikan agar program ini tidak hanya sekadar wacana, tetapi benar-benar membawa manfaat bagi mereka yang membutuhkan.