- Total 106 permohonan pembetulan akta lahir diajukan di Kota Blitar dalam 8 bulan.
- Pembetulan mencakup ejaan nama dan berbagai informasi penting lainnya.
- Pelayanan dilakukan gratis di Dispendukcapil untuk membantu masyarakat.
Dalam periode delapan bulan, tepatnya dari Januari hingga Agustus 2026, sebanyak 106 warga Kota Blitar telah mengajukan permohonan untuk melakukan pembetulan akta lahir mereka. Permohonan ini mencakup berbagai jenis perubahan, mulai dari ejaan nama hingga penyesuaian tanggal dan tahun kelahiran. David Prianggono, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dari Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Blitar, menyatakan bahwa pentingnya pembetulan akta kelahiran adalah untuk memperbaiki kesalahan data pada dokumen identitas resmi.
Dalam proses administrasi, terdapat dua kategori pembetulan akta pencatatan sipil. Pertama, pembetulan ejaan nama yang meliputi perubahan, penambahan, pengurangan, atau perbaikan yang dicatat pada akta kecuali pada dokumen asli. Dari total permohonan, 20 di antaranya adalah untuk pembetulan nama, sementara 86 permohonan lainnya terkait dengan pembetulan informasi yang lebih luas pada akta. Proses pembetulan mencakup tidak hanya perubahan informasi dasar seperti nama dan tempat lahir tetapi juga urutan kelahiran dan jenis kelamin.
Kesalahan dalam penulisan akta lahir sering kali terjadi karena ketidakcocokan data dengan dokumen lain seperti ijazah, akta nikah, atau akta cerai. Ini menjadikan pemahaman tentang prosedur pembetulan yang diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 59 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 sangat penting bagi masyarakat agar tidak terhambat dalam urusan administrasi lain yang memerlukan ketaatan pada dokumen identitas.
Dispendukcapil Kota Blitar menyediakan layanan pembetulan akta secara gratis, yang memudahkan warga untuk memperbaiki kesalahan tanpa harus terbebani dengan biaya. Warga diimbau untuk segera mengajukan pembetulan jika menemukan kesalahan data, guna mencegah masalah yang lebih besar di kemudian hari, terutama berkaitan dengan obyektor administrasi publik.