- Pemungutan suara untuk Undang-Undang Kripto Clarity Act akan diselenggarakan di Senat AS pada pekan ini.
- Dukungan integral dari 60 suara diperlukan agar undang-undang ini dapat disahkan.
- Klausul transparansi kepemilikan aset kripto menjadi upaya untuk meredam kekhawatiran mengenai etika perdagangan.
BLITAR - Perkembangan regulasi terhadap aset digital global saat ini memasuki tahap yang sangat penting dengan dirilisnya naskah final Undang-Undang Kripto Clarity Act yang dijadwalkan untuk dibahas segera di Senat Amerika Serikat. Setelah melalui proses perumusan yang intensif selama sepuluh bulan, undang-undang ini memiliki tenggat waktu untuk ditentukan pada tanggal 7 Agustus mendatang. Inisiatif ini dianggap sebagai langkah krusial dalam menciptakan kerangka hukum yang komprehensif bagi industri mata uang digital yang terus berkembang.
Senator Cynthia Lummis mengungkapkan dalam wawancara terbaru bahwa persetujuan draf final peraturan ini mungkin akan dimulai di lantai Senat pada pekan ini, yakni pada 20 Juli. Namun, waktu pastinya masih menunggu keputusan dari Senator John Thune, yang berperan sebagai penentu kebijakan dalam jadwal persidangan. Langkah mempercepat proses legislasi ini dianggap mendesak agar tidak ada kebuntuan sebelum masa recess parlemen yang akan datang pada awal Agustus.
Apabila rancangan regulasi ini tidak berhasil disepakati dalam beberapa pekan ke depan, maka semua upaya untuk menggodok undang-undang ini terpaksa harus dimulai dari awal. Hal ini disebabkan oleh pergantian kepengurusan Kongres yang akan terjadi dalam waktu dekat. Pemungutan suara untuk regulasi ini membutuhkan dukungan minimal 60 suara anggota Senat agar dapat disahkan menjadi undang-undang, dengan Senator John Thune menekankan pentingnya adanya kompromi dari kedua belah pihak terkait etika perdagangan yang ketat.
Klausul mengenai transparansi kepemilikan aset digital ini ditujukan untuk mengatasi kekhawatiran dari fraksi Demokrat, termasuk Senator Elizabeth Warren. Di sisi lain, keluarnya penasihat utama aset digital Gedung Putih, Patrick Witt, untuk pelatihan militer juga memunculkan spekulasi terkait adanya draf kompromi yang sudah dirumuskan dengan baik. Dengan adanya modifikasi pada draf terbaru yang berfokus pada penyelesaian masalah aturan imbal hasil stablecoin dan pengawasan terhadap transaksi ilegal, diharapkan akan membawa kejelasan hukum bagi para pelaku industri dan memperkuat koordinasi kepatuhan terhadap pengawasan anti-pencucian uang dengan Departemen Keuangan setempat.