- Senator Cynthia Lummis mengajukan RUU Clarity Act untuk memastikan regulasi aset digital di AS.
- Pemungutan suara direncanakan berlangsung pada minggu yang dimulai 20 Juli sebelum masa reses Senat.
- Aturan etika yang lebih ketat menjadi perhatian utama dalam kesepakatan antara Demokrat dan Republik.
Dalam perkembangan terbaru mengenai regulasi aset digital di Amerika Serikat, Senator Cynthia Lummis mengumumkan bahwa draf final RUU Clarity Act yang telah disusun selama sepuluh bulan akan segera diajukan ke lantai Senat. RUU ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan meluruskan kesalahpahaman masyarakat mengenai regulasi aset digital. Jika tidak ada halangan, pemungutan suara dijadwalkan berlangsung pada minggu yang dimulai 20 Juli mendatang, menjelang masa reses Senat yang dimulai pada 7 Agustus.
Keharusan untuk mempercepat proses legislasi ini muncul akibat tenggat waktu yang semakin mendekat. Tanpa persetujuan RUU ini, semua inisiatif regulasi harus dimulai dari nol pada sesi kongres berikutnya, yang tentu akan menjadi tantangan bagi industri kripto. Senator Lummis, meskipun optimis, mengakui bahwa keputusan akhir mengenai kapan RUU ini akan dibahas berada di tangan Senator John Thune, yang menjadi pengganti dalam penentuan momentum politik.
Salah satu tantangan terbesar dalam proses ini adalah pembahasan mengenai aturan etika yang lebih ketat, yang menjadi sorotan utama dari kubu Demokrat. Mereka menuntut adanya langkah konkret untuk mencegah potensi konflik kepentingan di kalangan pejabat publik yang memiliki aset digital. Tanpa ada kesepakatan tentang transparansi ini, peluang bagi RUU Clarity Act untuk bergerak maju bisa terancam.
Di tengah situasi ini, dinamika tim di Gedung Putih juga berhadapan dengan tantangan ketika Patrick Witt, penasihat utama untuk kripto, mengambil cuti militer. Meskipun kepergiannya terjadi pada saat-saat kritis, ada harapan bahwa negosiasi substansial telah mencapai kesepakatan di belakang layar. Senator Lummis menekankan bahwa tanpa adanya undang-undang baru ini, dunia aset digital di AS akan terus berkutat dalam ketidakpastian hukum, dan hanya Kongres yang memiliki kekuatan untuk memberikan mandat pengawasan yang kuat bagi pasar.