- Soekarno menerapkan Demokrasi Terpimpin sebagai respons terhadap ketidakstabilan politik.
- Pengunduran diri Mohammad Hatta dari jabatan Wakil Presiden menandai hilangnya figur penyeimbang bagi Soekarno.
- Gerakan PRRI dan Permesta muncul sebagai reaksi ketidakpuasan daerah terhadap ketidakmerataan pembangunan.
Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada akhir 1949, Presiden Soekarno menghadapi tantangan besar yang bukan hanya berasal dari luar negeri, melainkan juga dari dalam negeri. Gejolak politik yang terjadi, ditandai dengan seringnya pergantian kabinet, konflik antarelite yang berkepanjangan, serta pemberontakan di berbagai daerah, menciptakan suasana yang tidak stabil. Dalam upaya untuk menjawab tantangan ini, Soekarno mengambil langkah berani dengan merumuskan sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin, yang hingga kini masih menjadi topik perdebatan di kalangan sejarawan dan analis politik.
Pada awal kemerdekaan, Indonesia mengadopsi sistem demokrasi parlementer, dimana presiden bertindak sebagai kepala negara, sementara kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri. Namun, ketidakstabilan akibat seringnya pergeseran kabinet mengakibatkan program-program pemerintah tidak dapat dilaksanakan dengan optimal. Soekarno pun berpendapat bahwa persaingan antarpartai politik hanya akan menghambat pembangunan nasional serta merusak ikatan persatuan bangsa.
Dengan pertimbangan tersebut, Soekarno mulai mendorong penerapan Demokrasi Terpimpin, yang memberikan lebih banyak kewenangan kepada presiden. Namun, langkah ini memunculkan ketegangan di antara para pemimpin nasional, terutama dengan tokoh-tokoh seperti Mohammad Hatta dan Mohammad Natsir. Pengunduran diri Hatta dari posisi Wakil Presiden pada Desember 1956 dinilai sebagai momen krusial, karena sejak saat itu, Soekarno tidak lagi memiliki sosok penyeimbang dalam pemerintahan.
Lebih jauh lagi, di luar Pulau Jawa, ketidakpuasan mulai tumbuh di wilayah-wilayah yang merasa terpinggirkan dari pembangunan. Gerakan PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi menjadi manifestasi dari keresahan ini, di mana mereka merasa bahwa pembangunan lebih banyak ditujukan untuk Jawa. Pusat pemerintahan melihat gerakan ini sebagai ancaman terhadap integritas NKRI, dan melakukan operasi militer untuk menumpas pemberontakan yang terjadi. Pada 5 Juli 1959, Soekarno mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan Dekrit Presiden yang membubarkan Konstituante, dan Indonesia resmi beralih ke era Demokrasi Terpimpin.