- Kebutuhan anggaran UHC Kota Blitar mencapai Rp 29 miliar untuk 2026.
- Pemkot Blitar akan mencari tambahan anggaran Rp 4 miliar melalui APBD Perubahan.
- Penyesuaian TPP ASN dilakukan untuk efisiensi belanja daerah dan dapat mendukung kesehatan masyarakat.
Kepala BPKAD Kota Blitar, Heru Eko Pramono, telah mengungkapkan kebutuhan anggaran untuk program Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2026 mencapai sekitar Rp 29 miliar. Namun, dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) murni yang disusun Pemkot Blitar, hanya tersedia sekitar Rp 25 miliar. Selisih sebesar Rp 4 miliar ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah yang harus dipenuhi agar program UHC dapat berjalan tanpa kendala.
Untuk menanggulangi kekurangan tersebut, Pemkot Blitar berencana mencari tambahan anggaran melalui APBD Perubahan 2026. Salah satu langkah yang diambil adalah melakukan penyesuaian terhadap tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN). "Pemotongan TPP ini dilakukan sebagai bagian dari upaya efisiensi belanja daerah sembari tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan," tutur Heru saat diwawancarai oleh media pada Rabu (1/10).
Heru menjelaskan bahwa pembiayaan UHC adalah aspek yang sangat penting dan krusial, langsung berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat Kota Blitar. Dengan fokus pada kesehatan warga, Pemkot berupaya menyusun strategi yang efektif dan efisien agar semua kebutuhan dapat terpenuhi. Penyesuaian ini diharapkan tidak hanya dapat mengatasi kekurangan butuh anggaran, tetapi juga menjaga keberlangsungan program UHC.
Kebijakan pemotongan TPP ASN merupakan bagian dari keseluruhan strategi efisiensi anggaran Pemkot Blitar untuk tahun 2026, berfokus pada prioritas pelayanan warga. Dengan langkah ini, diharapkan masyarakat Blitar dapat terus mendapatkan akses kesehatan yang berkualitas.