- PAK 2026 Kota Blitar mengalami pembatasan anggaran yang signifikan untuk operasional.
- Kekurangan anggaran UHC mencapai Rp 3 miliar, mempengaruhi pelayanan kesehatan masyarakat.
- Program-program penting, termasuk RT Keren, mengalami pemangkasan demi efisiensi anggaran.
Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2026 untuk Kota Blitar mengalami pembatasan yang signifikan, yang mengarah pada penyesuaian strategi untuk menutupi kebutuhan operasional. Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar dihadapkan pada tantangan untuk memastikan bahwa pelayanan publik dapat terus berjalan meskipun dengan anggaran yang menipis. Konsekuensi dari pengurangan anggaran daerah yang mencapai sekitar Rp 129 miliar ini, menyebabkan reduksi pada berbagai program yang sebelumnya dinikmati oleh masyarakat.
Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, menyatakan bahwa salah satu dampak terbesar dari pemotongan tersebut adalah pada pembiayaan untuk universal health coverage (UHC), yang masih mengalami kekurangan sekitar Rp 3 miliar di dalam PAK 2026. Selain itu, aspek penting lain yang menjadi sorotan adalah kebutuhan bahan bakar minyak (BBM), terutama untuk mendukung operasional pelayanan sekolah dan armada pengangkutan sampah yang berfungsi setiap harinya.
Menariknya, anggaran BBM untuk kendaraan dinas menjadi masalah tersendiri. Menurut Syauqul, kendaraan pemerintah tidak dapat menggunakan BBM bersubsidi yang lebih murah, sehingga memunculkan beban operasional yang lebih tinggi. Dengan demikian, pemkot dituntut untuk melakukan perhitungan kembali terhadap kebutuhan BBM dalam penganggaran.
Sepanjang proses perumusan anggaran perubahan, beberapa program juga mengalami pemangkasan untuk meringankan beban keuangan pemerintah. Di antara yang terpengaruh adalah program bingkisan senilai Rp 2 miliar serta anggaran untuk program RT Keren, yang mengalami penyesuaian hingga mencapai sekitar Rp 16 miliar, demi kestabilan fiskal di Kota Blitar.