Kinerja APBN di Blitar dan Tulungagung Capai Rp 3,2 Triliun, Dana Desa Hampir Sepenuhnya Terserap

BLITAR – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Blitar dan Tulungagung menunjukkan hasil yang menggembirakan seiring dengan meningkatnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Hingga pertengahan Kuartal III 2026, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Blitar mengungkapkan bahwa realisasi belanja negara mencapai Rp 3,2 triliun, atau setara dengan 60,36 persen dari total pagu anggaran yang ditetapkan hingga 31 Juli 2026.

Pencapaian ini didukung oleh dua pilar penting, yaitu Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang mencapai Rp 690,89 miliar atau 52,79 persen, serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang telah mengalokasikan Rp 2,51 triliun, dengan persentase pencairan sebesar 62,83 persen. Terutama, realisasi Dana Desa menunjukkan akselerasi yang luar biasa, dengan nilai mencapai Rp 163,22 miliar atau hampir sepenuhnya terserap yaitu 99,86 persen dari alokasi yang tersedia.

Iwan Handoko, Plt. Kepala KPPN Blitar, menekankan bahwa keberhasilan ini merupakan indikasi nyata dari peran APBN sebagai penahan gejolak ekonomi. "Kami berkomitmen memastikan bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga, dan APBN berfungsi sebagai shock absorber dalam menghadapi tantangan ekonomi," ujar Iwan dalam Konferensi Pers APBN di Blitar, pada Kamis (20/8).

Dari sisi pendapatan, KPPN Blitar, yang mencakup KPP Pratama Blitar, KPP Pratama Tulungagung, dan KPPBC Blitar, berhasil mengumpulkan total pendapatan negara sebesar Rp 1,36 triliun. Penerimaan perpajakan menjadi kontributor utama dengan nilai Rp 1,14 triliun, yang terdiri dari berbagai jenis pajak, sementara sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 215,25 miliar. Realisasi belanja pegawai dalam pos BPP menonjol dengan angka Rp 427,29 miliar, menunjukkan fokus pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dan pembangunan infrastruktur di daerah.