- Ratusan petani dan mahasiswa menggelar aksi di depan Kantor Bupati Blitar mendesak penyelesaian konflik pertanahan.
- Masyarakat menuntut transparansi dari Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) serta percepatan redistribusi tanah.
- Aksi ini menekankan pentingnya kejelasan dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa agraria.
Pada hari Senin, 21 September, ratusan petani dan mahasiswa memadati kawasan depan Kantor Bupati Blitar, memperjuangkan hak-hak mereka dalam konflik pertanahan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Aksi ini bertepatan dengan peringatan Hari Tani, sehingga semakin menegaskan urgensi penyelesaian masalah agraria di daerah ini. Para peserta aksi berasal dari berbagai elemen masyarakat yang selama ini terlibat langsung dalam isu pertanahan, membawa berbagai tuntutan yang menginginkan transparansi dan kecepatan dalam penyelesaian sengketa yang sudah cukup lama tergantung tanpa solusi yang jelas.
Salah satu titik sorot dalam aksi ini adalah permintaan untuk percepatan proses reforma agraria di wilayah Kabupaten Blitar, terfokus pada redistribusi tanah di daerah yang selama ini bermasalah, seperti Kruwuk dan Banjaran. Koordinator lapangan aksi, Mada Nova Nur Khalifah, menegaskan bahwa penanganan konflik pertanahan masih terkendala oleh lambatnya proses yang berjalan, dan masyarakat sangat membutuhkan kejelasan terkait perkembangan setiap titik sengketa. Keterbukaan informasi menjadi hal yang mutlak untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Tidak hanya meminta penyelesaian sengketa tanah, demonstran juga menuntut agar pemerintah daerah dapat secara rutin melibatkan perwakilan petani dan mahasiswa dalam proses pengawasan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dapat diakses dan dipahami oleh publik. Mereka percaya bahwa tahun ini harus menjadi titik akhir dari ketidakpastian mengenai masalah agraria yang berkepanjangan yang tidak hanya berpengaruh pada petani, tetapi juga pada ketahanan sosial dan ekonomi daerah.
Dengan tuntutan untuk lebih mengedepankan transparansi dalam laporan perkembangan GTRA, diharapkan semua pihak dapat menemukan solusi yang saling menguntungkan. Aksi ini mencerminkan kegelisahan yang telah lama terpendam dalam komunitas lokal, sekaligus menunjukkan bahwa masyarakat Blitar berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak mereka secara damai namun tegas.