- Aksi Gerakan Masyarakat Blitar mendesak evaluasi mendalam terhadap program MBG dan KDKMP.
- Temuan di lapangan menunjukkan kurangnya kualitas dalam program Makan Bergizi Gratis.
- Pemerintah Kota Blitar berkomitmen untuk menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat.
Pada Senin, 29 Juni 2026, sekelompok massa dari Gerakan Masyarakat Blitar melaksanakan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Blitar, tepat setelah selesainya rapat paripurna. Koordinator aksi, Budi Kempes, mengungkapkan bahwa tujuan utama dari demonstrasi ini adalah untuk mendesak Pemerintah Kota Blitar dan DPRD agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dua program penting: Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Hal ini disebabkan oleh sejumlah temuan mengecewakan di lapangan mengenai pelaksanaan kedua program tersebut.
Budi menekankan bahwa menu yang disediakan dalam program MBG selama ini tidak memenuhi standar gizi yang diperlukan bagi anak-anak pelajar. Menurutnya, makanan yang diberikan cenderung asal-asalan dan tidak memperhatikan kualitas. Selain itu, demonstran juga mencatat adanya tunggakan gaji bagi pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan KDKMP, yang perlu segera diselesaikan oleh pemerintah. Temuan lain yang mengemuka adalah dugaan monopoli oleh sejumlah SPPG terhadap supplier buah dan sayur, yang jika dibiarkan dapat merugikan masyarakat.
Wakil Wali Kota Blitar, Elim Tyu Samba, secara langsung menemui para demonstran dan menegaskan bahwa semua tuntutan mereka akan disampaikan kepada pemerintah pusat. Elim juga menunjukkan dukungan terhadap program MBG, namun menekankan bahwa perbaikan dalam pelaksanaannya adalah hal yang mendesak agar program ini dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan regulasi yang ada. Ia menjelaskan bahwa evaluasi ini ditujukan untuk mengoptimalkan manfaat program, bukan untuk menghentikannya, mengingat dampak positif yang telah dirasakan oleh masyarakat.
Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim, pun menyatakan dukungannya terhadap evaluasi program MBG meskipun DPRD tidak memiliki kewenangan yang langsung atas program tersebut. Ia memastikan bahwa aspirasi dari demonstrasi akan diteruskan ke provinsi untuk ditindaklanjuti. Dalam aksi tersebut, para demonstran membawa kain panjang warna putih yang digunakan sebagai simbol dukungan evaluasi, di mana pejabat legislatif dan eksekutif turut menandatangani kain tersebut sebagai bukti komitmen untuk memperbaiki program-program yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Blitar.