- Cakupan jaminan kesehatan di Kabupaten Blitar baru mencapai 80,55 persen hingga Juli 2026.
- Target UHC yang ditetapkan pemerintah pusat adalah 98 persen penduduk ter-cover.
- Pemerintah daerah memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp60 miliar untuk mencapai target tersebut.
Pemerintah Kabupaten Blitar sedang berjuang untuk mencapai target Universal Health Coverage (UHC) yang ditetapkan pemerintah pusat, dengan harapan menutup celah anggaran sebanyak Rp60 miliar hingga Juli 2026. Saat ini, cakupan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat di Kabupaten Blitar baru mencapai 80,55 persen, jauh dari standar minimum 98 persen yang diperlukan untuk memperoleh predikat UHC.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, dr. Christine Indrawati, mengungkapkan kekhawatiran tentang rendahnya cakupan ini dan pentingnya upaya peningkatan anggaran. "Capaian kami saat ini berada di angka 80,55 persen, namun untuk mendapat predikat UHC, 98 persen penduduk harus ter-cover dalam program BPJS Kesehatan," ujarnya. Dengan perkembangan yang positif dalam cakupan populasi selama enam hingga tujuh tahun terakhir—yang awalnya hanya sekitar 50 persen—masih ada jalan untuk mencapai target yang diinginkan.
Cakupan 80,55 persen mencakup berbagai kelompok peserta, termasuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang didanai oleh APBN, Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) melalui APBD, pekerja penerima upah, dan peserta mandiri. Meskipun porsi terbesar berasal dari kuota PBI yang ditanggung pemerintah pusat, Christine menegaskan bahwa kuota bantuan dari pusat ini sudah mencapai batas maksimal.
Dalam rangka mencapai target UHC, perlu adanya dialog intensif antara Pemkab Blitar dengan pihak pusat untuk meningkatkan alokasi dana serta penyelarasan program. Ini adalah tantangan penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan kesehatan seluruh masyarakat Blitar terjamin dan dapat memenuhi standar nasional yang berlaku.