- Sensus Ekonomi di Blitar menghadapi tantangan data dari masyarakat yang tidak akurat.
- Koordinasi dengan pemerintah setempat penting untuk menjalankan sensus dengan lancar.
- BPS telah menyiapkan mekanisme pendampingan untuk memastikan akurasi data.
Proses Sensus Ekonomi yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blitar sedang menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Meskipun tidak ada penolakan terbuka dari masyarakat, petugas sensus menemukan bahwa banyak warga memberikan informasi yang tidak mencerminkan keadaan usaha mereka yang sebenarnya. Hal ini berpotensi mengganggu keakuratan data yang sangat penting bagi perencanaan pembangunan daerah.
Kepala BPS Kabupaten Blitar, Siti Anni Makrifah, menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah kecamatan dan desa agar pelaksanaan Sensus Ekonomi dapat berlangsung dengan lancar. Berkat usaha koordinasi tersebut, hingga saat ini tidak ada warga yang menolak untuk didata secara langsung. Namun, Anni mencatat bahwa tantangan yang lebih umum ditemui di lapangan adalah respon yang tidak konsisten dari masyarakat.
“Masalah yang sering terjadi adalah masyarakat memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal ini bisa mempengaruhi akurasi data yang diperoleh,” ungkapnya. Untuk mengatasi isu ini, BPS mendorong petugas di lapangan untuk melakukan pendekatan secara persuasif, menjelaskan betapa pentingnya data yang akurat bagi pembuatan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Apabila pendekatan awal tidak membuahkan hasil, BPS telah menetapkan mekanisme pendampingan berjenjang yang melibatkan pengawas lapangan, tim desa, dan tim kecamatan. Jika diperlukan, mereka juga akan melibatkan perangkat daerah terkait. Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa proses pendataan akan menghasilkan informasi yang sesuai dengan realita di lapangan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kondisi ekonomi masyarakat Blitar, termasuk tantangan yang dihadapi perusahaan besar dalam proses pendataan ini.