- Sandiaga Uno membahas perbedaan mendasar antara budaya birokrasi dan dunia usaha.
- Di dunia usaha, efisiensi anggaran dianggap sebagai keberhasilan, sementara di birokrasi sebaliknya.
- Pentingnya mengubah paradigma pengelolaan anggaran agar lebih fokus pada manfaat bagi masyarakat.
BLITAR - Diskusi mendalam antara Raditya Dika dan Sandiaga Uno di acara yang digelar baru-baru ini mengangkat tema penting mengenai efisiensi anggaran dan perbedaan budaya antara sektor birokrasi dan dunia usaha. Sandiaga Uno, yang pernah menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, berbagi pengalamannya dalam menjembatani dua dunia yang sering kali memiliki pendekatan yang sangat berbeda dalam pengelolaan anggaran.
Raditya Dika, yang menjadi pembawa acara, memulai dialog dengan mengajukan pertanyaan mengenai tantangan yang dihadapi pemimpin ketika memasuki organisasi dengan budaya kerja yang sudah mapan. Ia menggarisbawahi bahwa mengubah kultur yang telah terbentuk selama bertahun-tahun bukanlah hal yang mudah. Dalam menjawab, Sandiaga Uno mengungkapkan pengalamannya bertransisi dari dunia bisnis ke pemerintahan, merasakan adanya perbedaan signifikan dalam pola pikir antara kedua sektor tersebut.
Sandiaga menjelaskan bahwa di dunia bisnis, keberhasilan sangat sering diukur dari kemampuan untuk menekan biaya dan meningkatkan keuntungan. Semakin efisien perusahaan dalam mengelola pengeluaran, semakin baik kinerja yang akan dicapai. Namun, saat beralih ke pemerintahan, ia menemui bahwa indikator keberhasilan yang berbeda diterapkan. Menurutnya, dalam konteks birokrasi, penyerapan anggaran yang tinggi justru dianggap sebagai pencapaian, meskipun itu bisa berpotensi menyisakan banyak pengeluaran yang tidak efektif. Dengan kata lain, apabila sebuah instansi hanya menggunakan 80 persen dari anggaran yang diberikan, hal itu bisa berakibat alokasi dana untuk tahun berikutnya akan dipangkas.
Dalam pandangan Sandiaga, paradigma pengelolaan anggaran di birokrasi perlu mendapatkan pembaruan. Ia menekankan bahwa bukan hanya sekedar menghabiskan anggaran, tetapi yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ini merupakan tantangan yang harus dihadapi para pemimpin, termasuk di Kota Blitar, untuk menciptakan pengelolaan anggaran yang lebih memberikan manfaat langsung kepada warga, bukan sekedar memenuhi target serapan anggaran semata.