- Pemerintah Kota Blitar tengah menyusun raperda baru untuk menggantikan Perda Nomor 1 Tahun 2018.
- Perubahan ini diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan sosial dan ekonomi di Kota Blitar.
- Pembahasan raperda masih dalam proses dan menunggu jadwal dengan DPRD Kota Blitar.
Pemerintah Kota Blitar saat ini sedang gencar mempersiapkan regulasi baru terkait keberadaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Rancangan peraturan daerah (raperda) yang sedang dalam tahap pembahasan di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Blitar ini bertujuan untuk menggantikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2018 yang dinilai tidak lagi relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi terkini di daerah ini.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Blitar, Parminto, menegaskan bahwa pembaharuan tersebut bertujuan untuk menyelaraskan peraturan dengan dinamika masyarakat Blitar. Menurutnya, Perda Nomor 1 Tahun 2018 sudah tidak mampu mencerminkan perkembangan yang terjadi, baik dalam segi pertumbuhan ekonomi maupun perubahan perilaku konsumen.
Meskipun pengesahan regulasi baru ini masih menunggu jadwal pembahasan lanjutan dengan anggota DPRD, pemerintah berharap agar raperda ini dapat segera diselesaikan dan diterapkan. Hal ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi pelaku usaha, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lokal yang lebih inklusif.
Dengan fokus pada pembenahan regulasi, diharapkan Kota Blitar akan semakin berdaya saing dalam menarik investasi dan meningkatkan pengalaman belanja masyarakat. Proses ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus beradaptasi dan mendukung perkembangan ekonomi daerah, demi kesejahteraan masyarakat Blitar.