- Pencairan bansos secara bertahap dimulai pada Juli 2026, menimbulkan kebingungan di kalangan KPM.
- Menteri Sosial menjelaskan bahwa penyaluran mengutamakan pemutahiran data untuk akurasi.
- Perbedaan saldo KPM dipengaruhi oleh proses transfer dana yang dilakukan secara termin, bukan serentak.
BLITAR - Penyaluran bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk triwulan ketiga tahun 2026 telah menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Sejak pengumuman resmi mengenai pencairan secara bertahap pada pertengahan Juli 2026, banyak warga Blitar mengunjungi bank dan mengakses Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Merah Putih mereka untuk mengecek saldo. Namun, fenomena yang berkembang adalah adanya perbedaan dalam saldo antara Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang satu dengan yang lainnya, yang membuat banyak KPM merasa bingung dan bertanya-tanya mengenai kepastian bantuan yang seharusnya mereka terima.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menjelaskan bahwa untuk penyaluran bansos kali ini, Kemensos menerapkan pemutahiran data menyeluruh berdasarkan Data Tunggal Social Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah dikerjasamakan dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Proses penyaluran, yang mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dilakukan secara bertahap melalui Himpunan Bank Negara (Himbara), termasuk Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BSI. Hal ini memastikan bahwa penyaluran dilakukan dengan memperhatikan kesiapan dan akurasi data di setiap daerah.
Penting untuk dicatat bahwa pencairan bansos tidak dilakukan secara serentak. Perbedaan waktu pencairan antara KPM adalah hal yang biasa dalam sistem perbankan, di mana dana ditransfer secara bertahap sesuai dengan kapasitas data teknis daerah masing-masing. Lebih lanjut, penelusuran pada aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) mengungkapkan bahwa banyak struk pencairan yang beredar di masyarakat sebenarnya merupakan validasi untuk alokasi dana tahap kedua, bukan alokasi terbaru untuk triwulan ketiga. Alokasi ini dikhususkan bagi KPM baru yang telah mendapatkan KKS atau hasil validasi terbaru.
Dengan penyaluran yang berfokus pada kelanjutan alokasi bagi KPM baru, diharapkan setiap penerima dapat memperoleh haknya sebelum memasuki tahap pencairan berikutnya. Proses verifikasi rekening dan keselarasan data antara Dukcapil, BPS, dan perbankan sedang berlangsung, dan setelahnya, data akan diterbitkan ke dalam Surat Perintah Membayar (SPM) untuk memindahbukukan dana ke rekening KKS warga. Masyarakat Blitar diharapkan memahami proses ini demi kelancaran penyaluran dan menghindari kesalahpahaman dalam pendistribusian bantuan sosial yang sangat dibutuhkan oleh banyak keluarga di daerah ini.