- Desil kesejahteraan keluarga menentukan kelayakan penerima bansos.
- PKH menerima penerima dari desil 1 hingga 4, sementara BPNT dan PBI JKN dari desil 1 hingga 5.
- Masyarakat perlu memeriksa data kesejahteraan keluarga untuk memahami status dalam program bantuan.
Seiring dengan meningkatnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat, penerimaan bantuan sosial (bansos) di Blitar menjadi sorotan. Masyarakat seringkali bingung mengapa bantuan yang seharusnya mereka terima belum cair. Perlu dipahami bahwa tidak berhasilnya cairnya bantuan tersebut tidak selalu berarti bahwa penerima dicoret dari program. Salah satu aspek krusial yang perlu diperhatikan adalah desil kesejahteraan keluarga, yang merupakan salah satu pertimbangan pemerintah dalam menentukan sasaran bantuan sosial.
Dalam konteks ini, desil dibagi menjadi sepuluh kelompok, di mana posisi setiap keluarga dalam kelompok desil tersebut berpengaruh pada eligibility atau kelayakan mereka untuk menerima bantuan. Untuk program Program Keluarga Harapan (PKH), penerima terdaftar pada rentang desil 1 hingga 4, sedangkan untuk program pangan non-tunai (BPNT) dan PBI JKN, batasan ditetapkan pada desil 1 hingga 5. Hal ini menunjukkan bahwa meski seseorang terdaftar dalam satu program sosial, status kelayakannya dalam program lainnya bisa berbeda.
Difrensiasi batas desil ini penting untuk diketahui. PKH menetapkan kelompok hingga desil 4, sementara BPNT dan PBI JKN memperluas cakupannya hingga desil 5. Ada pula program sosial lain yang dikelola oleh Kementerian Sosial yang bisa menggunakan rentang desil yang sama, yakni antara desil 1 hingga 5, tergantung pada hasil asesmen masing-masing program. Oleh karena itu, setiap keluarga di Blitar yang merasa belum menerima bansos sebaiknya memeriksa kembali data kesejahteraan mereka. Memahami posisi dalam kelompok desil dapat membantu mereka mengetahui apakah mereka termasuk dalam sasaran program bantuan tersebut.
Dengan demikian, dalam menghadapi situasi di mana bantuan sosial belum diterima, masyarakat diharapkan mengakses dan memahami data desil kesejahteraan keluarga mereka agar bisa lebih aktif dalam menuntut hak-hak mereka. Informasi ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan, tetapi juga sebagai alat untuk memastikan bahwa bantuan sosial sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.