- Pemerintah menunda kenaikan harga BBM untuk mengurangi beban masyarakat.
- Subsidi energi untuk 2026 diproyeksikan meningkat hingga Rp100 triliun.
- Pertamina siap menanggung selisih harga BBM sementara waktu.
JAKARTA - Dalam menghadapi tantangan lonjakan harga minyak dunia akibat gejolak geopolitik, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menunda kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Langkah ini diambil untuk mengurangi tekananan bagi masyarakat, termasuk di daerah seperti Blitar yang terpengaruh oleh fluktuasi harga energi. Dalam situasi ini, pemerintah juga menetapkan bahwa selisih harga BBM akan ditanggung sementara oleh PT Pertamina, sehingga subsidi energi untuk tahun 2026 diperkirakan akan membengkak hingga Rp100 triliun.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudisadewa, memberikan penjelasan bahwa dalam jangka pendek, kondisi ini masih dapat diatasi. Ia menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan pembayaran kompensasi kepada Pertamina secara teratur. "Jadi untuk jangka waktu pendek enggak masalah," ujarnya dalam pernyataan resmi pada tanggal 1 April 2026.
Namun, pihak pemerintah tetap menyadari bahwa tingginya harga energi akan berimbas pada anggaran negara. Purbaya mengakui bahwa tekanan harga energi yang terus meningkat berpotensi meningkatkan kebutuhan subsidi. Dengan demikian, pemerintah menyiapkan anggaran tambahan sekitar Rp90 hingga Rp100 triliun yang akan digunakan untuk subsidi energi, terutama untuk BBM jenis solar dan LPG 3 kilogram.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, pemerintah sebelumnya telah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp210,1 triliun, yang berkontribusi pada 65,87 persen dari total subsidi dalam APBN 2026 yang mencapai Rp318,9 triliun. Kondisi keuangan Pertamina saat ini masih terlihat baik, dan perusahaan diharapkan dapat menanggung selisih harga untuk sementara, sehingga dampak langsung terhadap masyarakat bisa diminimalisasi.