- Belanja pegawai Kabupaten Blitar mencapai 37 persen dari APBD, melebihi batas 30 persen yang ditetapkan pemerintah pusat.
- Pemkab Blitar memilih fokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) daripada memangkas hak pegawai.
- Kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dianggap penting dalam memberikan pelayanan publik.
Belanja pegawai di Kabupaten Blitar kini menjadi perhatian publik, setelah angkanya mencapai 37 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Temuan ini menunjukkan bahwa persentase tersebut telah melampaui batas maksimal 30 persen yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Situasi ini mendorong Pemerintah Kabupaten Blitar untuk mempertimbangkan langkah-langkah strategis dalam mengelola keuangan daerah. Namun, Pemkab Blitar menegaskan bahwa mereka tidak akan mengambil jalan pintas dengan memangkas hak-hak pegawai, sebagai langkah untuk menurunkan rasio tersebut.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar, Kurdiyanto, menggarisbawahi bahwa upaya untuk menurunkan rasio belanja pegawai seharusnya dilakukan dengan fokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam diskusi mengenai hal ini, dia menjelaskan bahwa terdapat dua alternatif untuk menjaga keseimbangan belanja daerah, yaitu meningkatkan PAD dan melakukan efisiensi pada pos belanja pegawai. Namun, Kurdiyanto menilai opsi peningkatan PAD sebagai yang paling realistis dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu dekat.
"Kesejahteraan ASN dan PPPK sangat penting, karena mereka adalah garda terdepan dalam memberikan pelayanan publik di daerah kita. Dengan meningkatkan pendapatan daerah, porsi belanja pegawai terhadap total APBD akan berkurang secara alami, tanpa harus mengorbankan hak-hak pegawai," ungkapnya. Kurdiyanto menambahkan bahwa strategi Pemkab Blitar adalah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengoptimalan PAD, serta mendesak pengembalian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) secara penuh dari pemerintah pusat sebagai langkah tambahan untuk menyehatkan anggaran.
Strategi tersebut diharapkan bukan hanya meredakan situasi keuangan, tetapi juga memastikan bahwa para pegawai negeri tetap mendapatkan kesejahteraan yang layak. Dalam konteks ini, keterlibatan masyarakat Blitar sangat diharapkan, terutama dalam mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerah lewat berbagai potensi yang ada di wilayah kita.