- Masyarakat Blitar perlu menyiapkan dokumen administrasi untuk ikut serta dalam PTSL 2026.
- Pemasangan patok batas tanah harus disetujui semua pemilik tanah yang berbatasan untuk mencegah sengketa.
- Kegiatan penyuluhan dan pendataan penting untuk menjamin kelancaran proses sertifikasi tanah.
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diprakarsai oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memberikan peluang bagi masyarakat Blitar untuk mendapatkan kepastian hukum melalui sertifikasi bidang tanah yang belum terdaftar. Untuk mengikuti program ini, calon peserta diharapkan mempersiapkan sejumlah dokumen penting dan memahami tahapan pelaksanaannya secara detail.
Masyarakat yang berkeinginan mendaftar di PTSL 2026 perlu melengkapi persyaratan administrasi, di antaranya menyediakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), serta Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB). Selain itu, calon peserta juga harus menyiapkan dokumen berupa surat tanah atau alas hak dan formulir permohonan yang telah diisi. Tak kalah penting, pemasangan patok batas tanah yang disetujui oleh semua pemilik tanah yang berbatasan juga harus dilakukan, guna mencegah sengketa di kemudian hari.
Setelah semua berkas dan persyaratan dinyatakan lengkap, langkah awal program PTSL adalah kegiatan penyuluhan yang diadakan oleh petugas ATR/BPN di tingkat desa atau kelurahan. Setiap peserta diwajibkan untuk mengikuti penyuluhan ini agar mendapatkan informasi yang akurat mengenai prosedur pelaksanaan program. Tahapan berikutnya adalah pendataan, di mana petugas akan melakukan wawancara mendalam terkait riwayat kepemilikan tanah dan dokumen pendukung lainnya.
Kemudian, tahap pengukuran tanah dilakukan langsung di lapangan, di mana pemohon harus menunjukkan letak, bentuk, dan luas tanah mereka. Proses ini melibatkan pemilik tanah yang berbatasan untuk memastikan batas-batas tanah yang jelas dan disepakati bersama. Melalui program PTSL, diharapkan masyarakat Blitar dapat lebih memahami dan memiliki akses yang lebih baik terhadap kepemilikan tanah yang sah, memberikan rasa aman dan legalitas aktif terhadap aset mereka.