- Orang tua di Blitar harus mengecek desil sebelum melakukan pembaruan data untuk pengajuan PIP.
- Hanya keluarga dalam desil 1 hingga 4 yang dapat melakukan pembaruan data.
- Dokumen seperti surat keterangan dari kepala desa diperlukan sebelum mengisi formulir DTSEN.
JAKARTA - Proses pembaruan data Program Indonesia Pintar (PIP) tahun ajaran 2026-2027 menjadi fokus utama bagi orang tua siswa di Blitar yang hendak mendaftar. Upaya ini dilakukan dengan mengisi formulir DTSEN, yang merupakan langkah penting untuk memastikan kelayakan mendapatkan bantuan pendidikan tersebut. Sebelum memulai pembaruan, orang tua disarankan untuk mengecek desil, yaitu kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan, guna mengetahui langkah selanjutnya.
Dalam tutorial yang dipublikasikan oleh channel YouTube Pak Guru Wali, dijelaskan bahwa hanya keluarga yang berada pada desil 1 hingga 4 yang berhak untuk melakukan pembaruan data dalam pengajuan PIP. Sedangkan bagi keluarga yang masuk dalam kategori desil 5 sampai 10, mereka tidak diperkenankan melakukan pembaruan data seperti yang dijelaskan dalam video tersebut. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memulai dengan pengecekan desil melalui layanan Cek Bansos menggunakan Nomor Induk Keluarga (NIK).
Lebih lanjut, desil juga berkaitan erat dengan program-program bantuan lainnya. Misalnya, Program Keluarga Harapan (PKH) hanya mencakup desil 1 hingga 4, sementara bantuan pangan non-tunai (BPNT) mencakup hingga desil 5. Meskipun desil 5 masih berkesempatan mendapatkan bantuan, namun sifatnya terbatas. Apabila hasil pengecekan dianggap tidak sesuai, orang tua memiliki opsi untuk melakukan pembaruan data melalui jalur yang telah disediakan.
Dalam pengajuan PIP, pengisian formulir DTSEN dapat dilakukan oleh orang tua siswa, dan jika mengalami kesulitan, mereka juga boleh meminta bantuan dari operator sekolah atau kerabat yang lebih paham tentang teknologi. Sebelum mengisi formulir, orang tua dihimbau untuk mempersiapkan sejumlah dokumen penting, termasuk surat keterangan dari kepala desa atau kepala kelurahan, untuk kelancaran proses pengajuan.