Menteri ATR/BPN Paparkan Strategi Peningkatan Layanan Pertanahan untuk Masyarakat Blitar

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan target ambisius untuk mentransformasi organisasi dan layanan pertanahan di 110 Kantor Pertanahan (Kantah) hingga tahun 2026. Dalam sebuah Rapat Koordinasi (Rakor) yang berlangsung di Pendopo Sasana Widya Bhumi, Politeknik Agraria STPN, Sleman, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menekankan bahwa perubahan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah, transparan, dan memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan masyarakat, termasuk masyarakat di Blitar.

Nusron menyampaikan bahwa penguatan struktur organisasi bukanlah tujuan akhir; transformasi ini harus secara langsung berdampak pada kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat. "Keberhasilan dari setiap upaya transformasi hanya dapat diukur dari seberapa besar kemudahan dan kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat dalam mendapatkan layanan pertanahan," ujarnya. Ini adalah langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pertanahan.

Pada tahap awal transformasi pelayanan, fokus utama akan diberikan pada dua aspek penting: Peralihan Hak dan Pengukuran Terjadwal. Rakor ini juga berfungsi sebagai forum evaluasi bagi Kantah yang telah lebih dulu menerapkan perubahan. Nusron meminta perhatian khusus terhadap 10 Kantah yang sudah menerapkan perubahan struktur organisasi serta 17 Kantah yang menjadi perintis dalam pelaksanaan Peralihan Hak Terintegrasi dalam waktu 10 hari.

"Kami ingin mendengar pengalaman dan kendala yang pernah dialami oleh Kantah dalam menerapkan perubahan ini. Ini penting untuk perbaikan ke depan, tidak hanya di tingkat pusat tetapi juga menjangkau daerah seperti Blitar, agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari program ini," tambah Nusron. Dengan langkah-langkah yang diambil, diharapkan layanan pertanahan ke depan akan semakin baik dan sesuai harapan masyarakat Blitar.