Masyarakat Blitar: Memahami Pembagian Kelompok Kesejahteraan Melalui Desil

Pembagian masyarakat ke dalam sepuluh kelompok kesejahteraan atau desil telah menjadi sorotan di kalangan publik, khususnya di Blitar. Langkah ini diambil oleh pemerintah dengan tujuan untuk menentukan sasaran program bantuan sosial (bansos) yang lebih tepat sasaran. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) berperan penting dalam pengelompokan ini, di mana Badan Pusat Statistik (BPS) terlibat langsung dalam menetapkan kategori ini.

Amalia Adininggar Widyasanti, sebagai Kepala BPS, menjelaskan bahwa desil merupakan pembagian masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan, yang tidak hanya mempertimbangkan besaran pendapatan. Variabel yang digunakan untuk mengelompokkannya termasuk pekerjaan, tingkat pendidikan, kondisi tempat tinggal, daya listrik, hingga kepemilikan aset. Hal ini menunjukkan bahwa aspek sosial ekonomi masyarakat Blitar begitu kompleks dan variatif.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa data yang digunakan untuk pembagian tersebut dikumpulkan melalui sensus dan survei. Dalam hal ini, kelompok desil I hingga IV menjadi prioritas dalam berbagai program bantuan sosial, sementara desil V masih bisa mengakses program tertentu. Di sisi lain, kelompok desil VI hingga X umumnya tidak menjadi prioritas penerima bansos karena dianggap mempunyai kondisi sosial ekonomi yang lebih baik.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menekankan bahwa posisi desil bukanlah data yang statis, melainkan dapat diperbaharui secara berkala sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi masyarakat. Proses pemutakhiran data ini dilakukan setiap tiga bulan, dan bagi warga yang merasa posisi desilnya tidak sesuai dengan kenyataan, mereka dapat mengajukan usulan dan sanggahan. Dengan adanya transparansi dalam pembagian kelompok kesejahteraan ini, diharapkan masyarakat Blitar dapat lebih memahami dan memperoleh manfaat dari program-program bantuan yang ada.