Masyarakat Blitar Dapat Ajukan Sanggahan Terkait Desil Penerima Bansos

Persoalan terkait desil penerima bantuan sosial (bansos) di Kota Blitar yang dianggap tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat belakangan ini menjadi sorotan. Banyak warga mengungkapkan bahwa data kesejahteraan yang digunakan sebagai acuan untuk penyaluran bantuan tidak sepenuhnya mencerminkan keadaan pendapatan keluarga mereka. Hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi dan verifikasi terhadap data yang ada agar bantuan sosial bisa tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Blitar, Eka Atikah, menjelaskan bahwa ketidaksesuaian desil dalam penerima bansos bukanlah masalah yang hanya terjadi di Blitar. Fenomena ini diakui terjadi di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dinsos berperan sebagai pengguna data, sehingga perubahan data ke arah yang lebih akurat harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan dalam sistem pendataan kesejahteraan sosial. Hal ini berarti bahwa masyarakat tidak dapat langsung mengubah status desil mereka tanpa melalui proses yang benar.

Eka juga menyampaikan kepada masyarakat yang merasa bahwa pengelompokan kesejahteraan mereka tidak tepat, tersedia jalur untuk mengajukan sanggahan. Walaupun belum ada laporan spesifik mengenai kasus di Kota Blitar, warga yang menemukan ketidakcocokan pada data yang tercatat tetap diminta untuk mengajukan keberatan. Proses pengajuan sungguh penting karena akan berkontribusi dalam pemutakhiran data kesejahteraan di masa mendatang.

Masyarakat dapat mengajukan sanggahan melalui operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang ditempatkan di setiap kelurahan. Selain itu, masyarakat juga disambut baik untuk datang langsung ke Dinsos Kota Blitar guna mendapatkan bimbingan dalam proses pengajuan. Untuk mereka yang memilih melakukan pengajuan secara mandiri, aplikasi Cek Bansos juga dapat digunakan sebagai alternatif untuk melaporkan ketidaksesuaian data yang dialami.