- DPRD Tulungagung menyelenggarakan audiensi untuk menanggapi tuntutan warga Wonorejo terkait jalan rusak.
- Sebanyak 6,4 kilometer jalan belum diperbaiki karena status lahan yang dikelola oleh beberapa instansi.
- Warga memberikan tenggat hingga akhir bulan ini untuk mendapatkan solusi, jika tidak akan melakukan aksi protes.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tulungagung menggelar audiensi lintas sektor untuk menanggapi tuntutan masyarakat Wonorejo, Kecamatan Pagerwojo mengenai perbaikan jalan yang rusak. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Aspirasi DPRD pada Selasa, 8 September 2026, ini dihadiri oleh perwakilan instansi terkait dan sejumlah warga yang menyampaikan aspirasi mereka. Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, menyatakan bahwa audiensi tersebut bertujuan untuk menemukan solusi terbaik bagi perbaikan jalan ini, terutama pada segmen sepanjang 6,4 kilometer yang belum mendapatkan penanganan maksimal dari pemerintah daerah.
Marsono menambahkan bahwa permasalahan perbaikan jalan terhambat oleh status lahan yang saat ini dikelola oleh beberapa pihak, di antaranya BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai), Perhutani, dan PJT (Perum Jasa Tirta). Oleh karena itu, DPRD Tulungagung berencana membawa isu ini ke Komisi IV DPR RI serta Kementerian Kehutanan untuk membahas mekanisme perbaikan jalan yang terhambat status lahannya. Sebelum pertemuan tersebut berlangsung antara 23-26 September 2026, DPRD juga berharap dapat menjalin komunikasi dengan BBWS dan Perhutani agar bersedia memberikan bantuan material, seperti semen, untuk perbaikan sementara jalan yang berlubang.
Ketua Umum 212 Loro Siji Loro Kabeh, Rahmad Putra Perdana, menekankan bahwa mereka memahami kendala yang dihadapi oleh Pemkab Tulungagung, namun mereka memberikan tenggat waktu hingga akhir bulan ini untuk mendapatkan solusi konkret. Bila tidak ada perkembangan, warga Wonorejo mengancam akan melakukan aksi blokade kawasan Waduk Wonorejo sebagai bentuk protes.
Selama audiensi, situasi terlihat cukup tegang dan berlangsung hampir dua jam, dengan penjagaan dari aparat kepolisian yang disiagakan di area sekitar gedung DPRD sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kerusuhan. Hal ini mencerminkan kepentingan masyarakat yang tinggi terhadap perbaikan infrastruktur, terutama yang berdampak pada keseharian mereka di Wonorejo.