- Sebanyak 500 peternak Blitar menggeruduk Gedung DPR RI untuk menyuarakan keluhan mereka.
- Harga telur anjlok di bawah Rp 20 ribu per kilogram, jauh dari harga pokok ideal Rp 23.500.
- Permasalahan ini berdampak pada ribuan pekerja dan ekonomi perdesaan di Blitar.
Sebanyak 500 peternak dari Kabupaten Blitar berkumpul di Jakarta, menggeruduk Gedung DPR RI untuk mengikuti aksi damai dan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Mereka datang dengan harapan untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang mengancam keberlangsungan usaha peternakan rakyat, terutama akibat kelangkaan pasokan jagung dan anjloknya harga telur. Koordinator Lapangan, Ryo Yudistira, menyatakan bahwa harga telur saat ini berada di bawah Rp 20 ribu per kilogram, sementara biaya pokok penjualan yang ideal seharusnya mencapai Rp 23.500 per kilogram. Kondisi ini telah berlangsung selama enam hingga tujuh bulan, memicu keresahan di kalangan peternak kecil.
Dengan menggunakan 8 hingga 10 bus, rombongan peternak Blitar ini berasal dari berbagai kecamatan seperti Ponggok, Kademangan, Udanawu, hingga Tulungagung. Sesampainya di Jakarta, mereka akan bergabung dengan peternak dari daerah lain, seperti Jawa Tengah dan Lampung, dalam aksi damai yang lebih besar. Salah satu tuntutan utama dari aksi ini adalah meminta pemerintah untuk membuat skema penyerapan telur secara berkala agar hasil produksi peternak dapat terintegrasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ryo menegaskan pentingnya perhatian pemerintah terhadap keadaan ini, dengan menekankan bahwa dampak permasalahan ini bukan hanya dirasakan oleh pemilik kandang, tetapi juga mengancam ribuan anak buah kandang (ABK) dan roda ekonomi di wilayah perdesaan.
Dalam pidato di depan para peternak, Ryo menghimbau pemerintah untuk memprioritaskan penyerapan telur dari peternak rakyat dan segera menyelesaikan masalah kelangkaan jagung yang menjadi salah satu faktor utama kesulitan yang dihadapi saat ini. Aksi tersebut dimaksudkan bukan hanya sebagai bentuk protes, tetapi juga sebagai upaya menjalin dialog konstruktif dengan legislatif untuk mencari solusi atas masalah yang mendesak ini.