- Sekolah Rakyat Kota Blitar kekurangan wali asuh, hanya tersedia 16 untuk lebih dari 200 siswa.
- Kekurangan ini terjadi setelah sejumlah wali asuh diterima sebagai PPPK dan tidak kembali.
- Sekolah meminta bantuan dari pendamping PKH untuk meningkatkan kualitas pendampingan siswa.
Sekolah Rakyat Kota Blitar tengah menghadapi tantangan serius terkait kekurangan tenaga wali asuh yang berdampak pada pendampingan siswa. Johan Argono, Kepala Sekolah Rakyat Kota Blitar, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat hanya 16 wali asuh yang tersedia, terdiri dari delapan laki-laki dan delapan perempuan. Jumlah ini jelas tidak ideal mengingat populasi siswa di sekolah tersebut mencapai lebih dari 200 anak. Dengan rasio ideal satu wali asuh untuk setiap sepuluh siswa, dibutuhkan setidaknya 20 wali asuh untuk memberikan dukungan yang optimal bagi setiap anak.
Kekurangan wali asuh ini terjadi akibat hilangnya sejumlah tenaga pendidik yang telah lulus dan diterima sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta tidak kembali ke jabatan awal mereka. Hal ini berimplikasi langsung pada tugas wali asrama, yang terpaksa merangkap sebagai wali asuh, meskipun kedua peran tersebut memiliki tanggung jawab yang berbeda. Wali asuh berfokus pada kebutuhan emosional dan akademik siswa, sementara wali asrama bertanggung jawab terhadap kondisi lingkungan fisik dan logistik asrama.
Dalam upaya mengatasi situasi ini, Johan menyatakan bahwa pihak Sekolah Rakyat Kota Blitar telah meminta bantuan dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk ikut mendampingi siswa. Diharapkan dengan penambahan tenaga pendamping, kualitas pendampingan yang diperoleh siswa dapat tetap terjaga, meskipun dalam keadaan serba terbatas ini. Melalui kolaborasi ini, Sekolah Rakyat bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi perkembangan siswa demi mencapai pendidikan yang berkualitas dan holistik di Kota Blitar.