- Bansos beras 30 kg disalurkan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di Indonesia.
- Penerima bisa mengecek status bantuan menggunakan NIK KTP tanpa perlu datang langsung.
- Program bantuan beras ini akan berlangsung hingga akhir tahun 2026.
Pada bulan September 2026, pemerintah kembali menyalurkan program Bantuan Sosial (Bansos) beras seberat 30 kilogram kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah Indonesia, termasuk masyarakat Blitar. Program ini dirancang untuk menyasar sekitar 33,2 juta keluarga yang tergolong dalam kelompok desil 1 hingga 4, yaitu mereka yang paling membutuhkan dukungan dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Dengan situasi kebutuhan pokok yang meningkat, bantuan beras ini diharapkan dapat meringankan beban keluarga penerima, mengingat setiap KPM pada umumnya menerima 10 kilogram beras per bulan secara normal.
Namun, dalam penyaluran tahap kedua kali ini, bantuan beras disalurkan secara rapel untuk tiga bulan sekaligus, yakni untuk periode Oktober hingga Desember. Hal ini berarti para KPM di Blitar akan menerima total 30 kilogram beras sekaligus, yang direncanakan untuk menjawab tantangan pemenuhan kebutuhan pangan di tengah kondisi yang tidak menentu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengonfirmasi kelanjutan program ini dalam konferensi pers yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta.
Untuk memudahkan masyarakat, pemerintah menyediakan cara yang praktis untuk memeriksa status penerima bantuan tanpa perlu mendatangi kantor kelurahan atau Dinas Sosial. Masyarakat dapat menggunakan NIK yang tertera di KTP mereka untuk melakukan pengecekan melalui aplikasi atau situs resmi Cek Bansos. Dengan cara yang mudah ini, mereka hanya perlu mengunduh aplikasi Cek Bansos dari toko aplikasi resmi, kemudian memasukkan NIK pada menu yang disediakan. Setelah itu, cukup menekan tombol “Cari Data” untuk mendapatkan informasi tentang status penerimaan bantuan.
Lebih lanjut, program bantuan beras ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, melainkan juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah yang akan berlanjut hingga akhir tahun 2026. Dengan adanya inisiatif ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang berada di garis kemiskinan, dapat terangkat dan akses terhadap kebutuhan pokok menjadi lebih terjamin.