- Hibah Rp2,8 miliar untuk KONI Blitar belum dapat dicairkan karena polemik dengan Pemerintah Kota.
- DPRD menekankan pentingnya pencairan dana untuk kelangsungan pembinaan atlet.
- Keterlambatan pencairan berdampak pada atlet, termasuk pencak silat yang harus mencari dana mandiri.
Hibah senilai Rp2,8 miliar yang dialokasikan untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Blitar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 hingga saat ini belum dapat dicairkan. Selama ini, ketidakharmonisan antara KONI Kota Blitar dan Pemerintah Kota Blitar telah menciptakan polemik yang mengkhawatirkan berbagai pihak, terutama para atlet yang amat bergantung pada dana tersebut untuk melanjutkan pembinaan dan persiapan mengikuti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov).
Ketua Komisi II DPRD Kota Blitar, Yohan Tri Waluyo, menegaskan bahwa hibah tersebut telah disetujui dan dialokasikan dengan rincian yang jelas, yakni Rp900 juta untuk operasional sekretariat KONI dan Rp1,9 miliar untuk pembinaan 45 cabang olahraga. Ia menyatakan bahwa perhatian utama dari DPRD bukan hanya masalah administrasi pencairan, tetapi juga masa depan pembinaan atlet yang sangat diperlukan, terutama menjelang berbagai agenda kompetisi.
Keterlambatan pencairan dana ini sudah mulai menimbulkan dampak yang nyata, seperti yang dialami oleh atlet pencak silat, yang terpaksa harus mengumpulkan dana secara mandiri untuk kejuaraan mendatang. Hal ini mencerminkan kondisi yang memprihatinkan bagi para atlet, di mana mereka seharusnya dapat fokus pada peningkatan kemampuan dan persaingan tanpa terbebani oleh masalah pendanaan.
DPRD sangat berharap agar polemik ini segera diselesaikan demi kelangsungan pembinaan atlet di Kota Blitar. Terutama, dana sebesar Rp1,9 miliar diperlukan untuk menyokong latihan dan kompetisi bagi puluhan cabang olahraga, sehingga para atlet dapat kembali berkonsentrasi dalam mencapai prestasi terbaik tanpa terganggu oleh masalah yang bukan milik mereka.