- Pendapatan Pantai Serang mengalami penurunan Rp 900 juta akibat penggratisan tiket masuk.
- Kebijakan penggratisan tiket diambil karena izin pengelolaan lahan wisata belum diterbitkan.
- Pemerintah Desa Serang berharap adanya solusi cepat dari pemerintah daerah untuk memperoleh izin pengelolaan.
Pendapatan dari Pantai Serang, salah satu destinasi wisata unggulan di pesisir selatan Kabupaten Blitar, mengalami penurunan signifikan setelah Pemerintah Desa Serang mengalihkan kebijakan untuk menggratiskan tiket masuk wisata sejak Februari 2023. Langkah ini terpaksa diambil karena izin pengelolaan kawasan wisata tersebut masih belum diterbitkan oleh pemerintah daerah, meskipun harapan untuk segera mendapatkan kepastian perizinan kerap disuarakan oleh pihak desa.
Kepala Desa Serang, Dwi Handoko, menegaskan bahwa pemungutan tiket masuk bukanlah kebijakan yang diinginkan pemerintah desa, melainkan suatu kewajiban untuk mendukung pendanaan operasional dan menjaga kualitas fasilitas di Pantai Serang. Selain menjaga kebersihan pantai, retribusi tiket juga berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blitar. Dengan kondisi tidak adanya pemasukan ini, pemerintah desa kini tengah mencari berbagai alternatif untuk tetap menjaga operasional di kawasan wisata.
Ilustrasi dampak dari situasi ini semakin terlihat ketika pemerintah desa harus menanggung beban biaya operasional yang sebelumnya terbantu oleh sektor pariwisata. Pantai Serang yang pada tahun 2025 mencatatkan sekitar 180 ribu kunjungan, kini terancam hilang potensi pendapatan yang signifikan, yang dapat menghambat pembangunan dan pengembangan fasilitas yang ada.
Keyakinan akan terbukanya izin pengelolaan secepatnya menjadi harapan bagi pemerintah desa dan masyarakat setempat, yang mendambakan keberlanjutan dalam pengelolaan wisata. Jika perizinan segera terbit, Pantai Serang diharapkan bisa kembali menjadi sumber pendapatan yang tidak hanya menguntungkan desa, tetapi juga membantu meningkatkan ekonomi daerah secara keseluruhan.