- Pengurusan surat roya penting setelah KPR lunas untuk menghapus hak tanggungan.
- Pemilik rumah dapat memilih mengurus sendiri di Kantor Pertanahan atau melalui notaris.
- Surat roya dari bank adalah dokumen kunci dalam proses penghapusan hak tanggungan.
Setelah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dinyatakan lunas, pemilik rumah di Blitar diharuskan untuk mengurus surat roya sebagai langkah penting untuk menghapus hak tanggungan pada sertifikat tanah. Meskipun banyak yang beranggapan bahwa proses administrasi telah selesai setelah menerima kembali sertifikat dari bank, satu tahap krusial ini harus tetap diselesaikan. Tanpa menyelesaikan proses roya, sertifikat tanah masih terikat dengan beban hukum yang dapat menghambat berbagai keperluan transaksi atau hukum di bidang pertanahan.
Proses pengurusan surat roya dapat dilakukan secara mandiri di Kantor Pertanahan atau melalui lembaga notaris, tergantung pada preferensi pemilik rumah. Bagi warga Blitar yang merasa nyaman menangani proses administrasi sendiri, mereka cukup mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat setelah menerima dokumen lengkap dari bank. Namun, bagi mereka yang menginginkan kemudahan dan keterjaminan dalam proses ini, menyewa jasa notaris bisa menjadi pilihan yang lebih praktis.
Salah satu dokumen paling penting dalam proses ini adalah surat roya yang diterbitkan oleh bank. Surat ini menjadi bukti bahwa semua kewajiban finansial terkait KPR telah dipenuhi, dan hak tanggungan dapat dihapuskan secara resmi. Dengan menyelesaikan tahapan ini, para pemilik rumah di Blitar dapat memastikan bahwa sertifikat tanah mereka kembali bersih, dan siap digunakan untuk berbagai keperluan, baik itu untuk keperluan jual beli atau keperluan hukum lainnya. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk melengkapi proses ini demi kepastian hukum yang lebih baik.