- KPPN Blitar menggelar Forum Konsultasi Publik untuk memperbaiki kinerja anggaran 2026.
- Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan sebagai wujud transparansi dalam pelayanan publik.
- KPPN Blitar bertekad untuk terus menanamkan nilai integritas dan mencegah praktik korupsi dalam pengelolaan keuangan negara.
BLITAR – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Blitar baru saja mengadakan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang berlangsung pada Rabu, 5 Agustus 2023. Acara ini diadakan secara daring melalui platform Microsoft Teams dan dihadiri oleh pimpinan serta pegawai KPPN Blitar, bersama dengan ratusan pemangku kepentingan penting di wilayah Blitar. Hadir dalam acara tersebut adalah perwakilan dari satuan kerja mitra, lembaga perbankan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, vendor, serta insan media massa yang memberikan warna dalam dialog terbuka tersebut.
Penyelenggaraan FKP ini bukan hanya untuk memaparkan standar layanan yang ada, tetapi juga merupakan sebuah langkah nyata menindaklanjuti amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam forum tersebut, KPPN Blitar memberikan kesempatan bagi para pengguna layanan untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran yang konstruktif, sehingga mendorong terciptanya pelayanan publik yang efektif dan efisien.
Mengusung tema 'Sinergi untuk Peningkatan Layanan KPPN Blitar', Pelaksana Tugas Kepala KPPN Blitar, Iwan Handoko, menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik yang baik harus melibatkan kolaborasi yang kuat antara pengelola perbendaharaan negara dan seluruh instansi mitra. Iwan menekankan betapa pentingnya penanaman nilai-nilai integritas dalam setiap aspek pengelolaan keuangan negara. Melalui sosialisasi tentang pencegahan korupsi dan gratifikasi, KPPN Blitar berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik yang diberikan.
"Layanan yang berkualitas harus berdiri di atas fondasi integritas yang kuat. KPPN Blitar berkomitmen penuh dalam menjaga tata kelola pelayanan publik yang bersih dari segala praktik korupsi dan gratifikasi," ungkap Iwan Handoko. Dengan mengedepankan integritas, KPPN Blitar berharap dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran negara, serta menjamin bahwa setiap dana publik digunakan sesuai peruntukannya.