- Realisasi belanja APBN di Blitar Raya dan Tulungagung tembus Rp 2,81 triliun pada semester I 2026.
- Pendapatan negara mencapai Rp 1,16 triliun, menandakan kinerja fiskal yang kuat di tengah tantangan ekonomi global.
- Dukungan pemerintah melalui APBN berfokus pada pengembangan ekonomi lokal dan perlindungan sosial bagi masyarakat.
BLITAR – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Blitar menunjukkan perkembangan yang menggembirakan hingga akhir semester I tahun 2026. Meskipun dihadapkan pada tantangan ketidakpastian ekonomi global, realisasi belanja APBN di Blitar Raya dan Kabupaten Tulungagung berhasil mencapai Rp 2,81 triliun, yang setara dengan 53,91 persen dari total pagu anggaran tahun ini.
Pendapatan negara pada tanggal 30 Juni 2026 juga mencatat angka yang menggembirakan, yakni sebesar Rp 1,16 triliun. Capaian ini dianggap krusial bagi pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat jaringan perlindungan sosial bagi masyarakat Blitar dan sekitarnya.
Pelaksana Tugas Kepala KPPN Blitar, Iwan Handoko, menegaskan pentingnya APBN sebagai pilar stabilitas ekonomi di tingkat lokal. "KPPN Blitar berkomitmen penuh untuk memastikan penyaluran dana APBN dilakukan dengan cepat, tepat, transparan, dan akuntabel, sehingga setiap rupiah dari uang rakyat dapat langsung bermanfaat bagi masyarakat," ujar Iwan dalam konferensi pers tentang kinerja APBN di Blitar pada Rabu (22/7).
Iwan juga memaparkan bahwa realisasi pendapatan negara sebesar Rp 1,16 triliun didukung oleh dua pilar utama, di mana penerimaan perpajakan menyentuh angka Rp 980,32 miliar dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 184,46 miliar. Sektor cukai menjadi kontributor utama dalam penerimaan perpajakan dengan setoran sebesar Rp 449,67 miliar, diikuti oleh penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) di angka Rp 235,86 miliar serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 136,01 miliar.
Dengan diterimanya pendapatan yang solid, pemerintah memanfaatkan alokasi belanja negara secara responsif untuk mendorong perekonomian daerah di Blitar, yang diharapkan dapat memberikan daya dorong tambahan bagi masyarakat sekaligus memenuhi kebutuhan mendasar mereka.