- Warga Blitar mengeluhkan perubahan desil kesejahteraan yang berdampak pada bantuan sosial.
- Dinas Sosial memberikan opsi pengajuan sanggahan bagi warga yang tidak sesuai dengan status desil.
- Perubahan desil dapat diajukan baik untuk menaikkan maupun menurunkan status, sesuai kondisi ekonomi nyata.
Warga Kota Blitar kini tengah menghadapi perubahan desil kesejahteraan yang memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat. Dinas Sosial (Dinsos) Kota Blitar melaporkan bahwa dalam beberapa hari terakhir, berbagai pengaduan dari masyarakat terus berdatangan. Banyak warga yang merasa bahwa posisinya dalam desil tidak mencerminkan keadaan ekonomi mereka saat ini, terutama dalam konteks penyaluran bantuan sosial (bansos). Hal ini penting untuk diaddress, mengingat desil dapat mempengaruhi partisipasi dalam program-program bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Kepala Dinsos Kota Blitar, Eka Atikah, menjelaskan bahwa hampir setiap hari, masyarakat mendatangi kantor Dinsos untuk mengadukan perubahan desil mereka. Beberapa warga ternyata merasa terkejut dan cemas ketika mengetahui bahwa status desil mereka berubah, yang berimbas besar terhadap bantuan yang sebelumnya mereka terima. Eka mengungkapkan bahwa bagi masyarakat yang merasa posisinya tidak akurat, mereka dapat mengajukan sanggahan. Proses ini bisa dilakukan baik secara mandiri maupun dengan bantuan petugas di kantor kelurahan atau Badan Pusat Statistik (BPS).
Bagi warga yang ingin mengajukan sanggahan secara mandiri, mereka bisa menggunakan aplikasi atau situs Cek Bansos dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk memeriksa status desil mereka. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan ketidakcocokan, warga dimungkinkan untuk mengajukan permohonan perubahan desil—baik untuk meningkatkan maupun menurunkan posisi desil. Mekanisme sanggah ini tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang terdaftar dengan desil rendah dan tidak mendapatkan bantuan, namun juga bagi warga yang sebenarnya telah mengalami perbaikan dalam kondisi ekonomi mereka.
Contohnya, seorang warga yang berada di desil 2 tetapi merasa telah beralih ke status ekonomi yang lebih baik dan tidak lagi layak mendapatkan bantuan. Warga tersebut dapat mengajukan sanggahan dengan melampirkan bukti yang mendukung klaim mereka. Langkah ini diharapkan dapat membantu Dinsos untuk lebih akurat dalam mendata warga yang membutuhkan, sehingga program bantuan dapat disalurkan secara tepat dan efektif.