- Penegakan hukum harus independen dan bebas dari intervensi.
- Keputusan aparat kejaksaan harus objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Keberadaan nilai kejujuran dan kebijaksanaan dalam tugas kejaksaan sangat penting.
Dalam rangka memperingati Hari Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 yang jatuh pada tanggal 1 September, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Blitar, Romulus Haholongan, menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara independen dan bebas dari segala bentuk intervensi. Dalam sambutannya, Romulus menekankan bahwa independensi dalam penegakan hukum merupakan syarat mutlak agar setiap keputusan yang diambil dalam penanganan perkara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat.
Romulus menambahkan, penegakan hukum yang tidak terpengaruh oleh kepentingan luar akan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat luas dapat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap keadilan yang ditegakkan. Menurutnya, setiap perilaku aparat kejaksaan harus didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan transparan, sehingga hasil akhir dari setiap penanganan perkara benar-benar mencerminkan proses hukum yang adil.
Dalam amanatnya, Romulus juga mengingatkan jajaran kejaksaan untuk mengusung nilai-nilai kejujuran, ketelitian, dan kebijaksanaan dalam melaksanakan tugas mereka. Ketiga prinsip dasar ini sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil bukan hanya sekadar mengikuti prosedur administratif, tetapi juga memiliki pertimbangan yang matang dan relevan.
“Oleh karena itu, setiap keputusan dalam penanganan perkara harus berpihak pada keadilan. Kami diharapkan untuk dapat menjalankan kewenangan kami secara profesional dan tetap menjaga independensi,” ungkap Romulus, tegas. Hal ini tentunya menjadi harapan bagi masyarakat Blitar agar penegakan hukum di daerah ini semakin kuat dan terpercaya.