- DPRD memutuskan untuk tidak terlibat langsung dalam urusan KONI dan Pemkot, menyerahkan komunikasi kepada Wali Kota.
- Wali Kota menekankan pentingnya administratif dan proaktif dalam komunikasi untuk memastikan pembinaan atlet berjalan lancar.
- KONI belum sepenuhnya stabil, dan audiensi diperlukan untuk menyelaraskan program strategis ke depan.
Dinamika yang terjadi dalam tubuh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Blitar mendapatkan perhatian khusus dari DPRD setempat. Sejak pelantikan pengurus baru, berbagai isu berkaitan dengan tata kelola organisasi, operasional kantor, hingga mekanisme anggaran hibah, muncul ke permukaan. Dalam menghadapi situasi ini, Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim, memilih untuk mengambil sikap observatif dengan memantau perkembangan komunikasi antara pemkot dan KONI.
"Silakan langsung berkomunikasi dengan Wali Kota," ungkap Syahrul, menunjukkan bahwa dia lebih memilih untuk membiarkan kepala daerah menangani masalah ini secara langsung. Sikap ini mencerminkan kepercayaan DPRD terhadap eksekutif untuk menyelesaikan konflik yang ada, tanpa melibatkan lembaga legislatif terlebih dahulu.
Lebih lanjut, Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menekankan pentingnya penerapan administrasi yang tertib dan komunikasi yang formal pascalantikan pengurus baru, yang dinakodai oleh mantan wali kota, M. Samanhudi Anwar. Pemerintah kota berkomitmen untuk menjaga akuntabilitas dan pemenuhan prosedur formal dalam realisasi sisa dana hibah pembinaan, yang merupakan hal krusial untuk pembinaan atlet.
Ibin, sapaan akrab Wali Kota, menggarisbawahi bahwa saat ini organisasi KONI belum sepenuhnya berada dalam jalur yang stabil. Dia menegaskan bahwa pengurus baru harus proaktif dalam membangun komunikasi dengan birokrasi guna menyelaraskan program strategis ke depan. Langkah audiensi dengan instansi terkait menjadi sangat penting agar pembinaan atlet di Kota Blitar dapat terlaksana dengan baik dan tidak terhambat oleh masalah administratif.