- Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar tangani tujuh usulan izin cerai dari ASN.
- Faktor penyebab cerai meliputi masalah ekonomi, pisah ranjang, dan campur tangan keluarga.
- Satu usulan berhasil damai, dua sudah terbit izin cerai, dan sisanya masih dalam proses.
Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar menginformasikan bahwa hingga pertengahan tahun 2026, mereka tengah menangani tujuh usulan izin cerai dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di tingkat Sekolah Dasar. Menurut Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Deny Setiawan, situasi ini dipastikan mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh para ASN, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).
Dari tujuh usulan yang telah diproses, tiga di antaranya berasal dari PNS, sementara empat lainnya adalah P3K. Deny menjelaskan bahwa proses mediasi telah dilakukan, dan hasilnya satu usulan berhasil mencapai kata sepakat dengan keputusan untuk rujuk kembali. Saat ini, dua usulan izin cerai telah terbit, sedangkan empat lainnya masih menunggu proses penyelesaian yang matang.
Berbicara mengenai faktor penyebab yang mendorong pengajuan izin cerai, Deny menjelaskan bahwa penyebabnya beragam, mulai dari pisah ranjang selama satu tahun, hingga masalah ekonomi, campur tangan keluarga, serta ditinggal oleh pasangan. Data dari pembinaan yang dilakukan pada tahun 2024 menunjukkan perbandingan signifikan, di mana terdapat total sepuluh usulan izin cerai yang diajukan, terdiri dari dua PNS dan delapan P3K. Situasi ini tentunya memerlukan perhatian khusus dari pihak terkait agar dapat memberikan dukungan dan solusi kepada mereka yang menghadapi masalah dalam kehidupan rumah tangga.
Kasus cerai di kalangan ASN ini tidak hanya menjadi perhatian di tingkat lokal, tetapi juga menggambarkan tantangan yang lebih luas di dalam struktur sosial. Upaya penguatan komunikasi dan mediasi antara pasangan dinilai sangat penting untuk meminimalisir terjadinya perpisahan, sekaligus memberikan lingkungan yang lebih kondusif bagi keluarga ASN di Blitar, dalam rangka menjamin efektivitas layanan publik.