- APBD Jawa Barat 2026 disahkan dengan total Rp30,1 triliun.
- Dedi Mulyadi menyebut target ambisius ini sebagai bentuk keberanian dalam percepatan pembangunan.
- Dua Raperda akan mendukung peningkatan pendapatan daerah di tahun anggaran mendatang.
Provinsi Jawa Barat baru saja resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2026 dengan total keseluruhan mencapai Rp30,1 triliun. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyebut rencana ini sebagai langkah yang berani dan bahkan 'nekat'. Ia meyakini bahwa penetapan target yang jauh melebihi estimasi pendapatan sebelumnya akan menjadi pendorong signifikan bagi percepatan pembangunan di berbagai sektor.
Dalam rapat paripurna yang diadakan di DPRD Provinsi Jawa Barat, Dedi Mulyadi juga membahas dua rancangan peraturan daerah yang dianggap vital: perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Raperda terkait pemanfaatan sumber daya air. Kedua regulasi ini dinilai akan memberikan landasan kuat dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah demi kebangkitan ekonomi masyarakat.
Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan bahwa pencapaian target pendapatan sebesar Rp30,1 triliun bukanlah tanpa tantangan. Ia menegaskan pentingnya menetapkan target yang ambisius, dengan harapan bahwa ketika target tersebut tercapai, akan memberikan dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Beliau berpendapat bahwa sistem penganggaran yang sebelumnya hanya fokus pada target mudah justru menghambat percepatan kemajuan daerah.
“Jika target yang ditetapkan terlalu rendah, maka ketika tercapai, pencapaian tersebut tidak akan memberi dampak signifikan. Oleh karena itu, saya ingin menetapkan target yang luar biasa, sehingga momen pencapaian tersebut bisa dirasakan secara nyata oleh masyarakat,” tandas Dedi Mulyadi. Dengan semangat kolaborasi ini, Gubernur optimis seluruh perangkat daerah dan DPRD akan berkomitmen untuk mewujudkan rencana besar ini.