- Jumlah KPM terindikasi judi online meningkat drastis menjadi 4.010 dibandingkan puluhan pada tahun lalu.
- Dinsos akan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan data akurat dan menanggapi kemungkinan penyalahgunaan data.
- KPM yang merasa tidak terlibat judi online diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan.
Dalam sebuah temuan yang mengejutkan, sebanyak 4.010 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial di Kabupaten Blitar terindikasi terlibat dalam praktik judi online. Data ini diperoleh dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan disampaikan kepada Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Blitar melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG). Peningkatan signifikan jumlah KPM yang terindikasi praksis ilegal ini berbanding jauh dengan data tahun lalu, yang hanya mencatat puluhan penerima yang serupa. Lonjakan jumlah ini menimbulkan keprihatinan yang mendalam bagi masyarakat dan pihak terkait di Blitar.
Kepala Dinsos Kabupaten Blitar, Mikhael Hankam Indoro, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera melakukan langkah tindak lanjut. Bersama tim dari Program Keluarga Harapan (PKH), Dinsos akan turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi data KPM yang teridentifikasi dalam kategori ini. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kebenaran klaim sebelum mengambil tindakan lebih lanjut, karena sangat mungkin bahwa data pribadi KPM telah disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Mikhael menekankan pentingnya pemeriksaan mendalam agar tidak ada KPM yang menjadi korban kesalahan sistem.
Dinsos memberikan kesempatan kepada KPM yang merasa tidak terlibat dalam judi online untuk menyampaikan sanggahan. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk melindungi hak-hak penerima bantuan sosial dan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil. Situasi ini menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam merespons isu-isu sosial seperti judi online, yang tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga berdampak pada kondisi sosial di tengah kondisi ekonomi yang sulit ini. Pihak Dinsos berkomitmen untuk melakukan verifikasi yang transparan dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat Blitar.