- Pendaftaran Perlinsos 2026 akan dimulai pada Oktober dan berlaku untuk 258 kabupaten/kota, termasuk Blitar.
- Pendamping PKH akan membantu masyarakat dalam proses pendaftaran, namun rincian prosesnya masih perlu konfirmasi resmi.
- Masyarakat disarankan untuk menunggu keterangan resmi dari pemerintah untuk menghindari kesalahpahaman terkait kewajiban pendaftaran.
KABUPATEN BLITAR - Keluarga Penerima Manfaat (KPM), khususnya mereka yang terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kini dihadapkan dengan rencana pendaftaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang akan dimulai pada Oktober 2026. Keberadaan informasi ini menjadi penting untuk memastikan bantuan sosial yang diterima tetap valid dan terverifikasi. Kanal informasi Cekasos melaporkan bahwa proses pendataan ini akan diperuntukkan bagi 258 kabupaten dan kota di Indonesia, termasuk Blitar, untuk menyusun data yang mendukung verifikasi dan validasi bantuan sosial di tahun 2027.
Pendamping PKH nantinya berperan aktif dalam membantu masyarakat melaksanakan pendaftaran ini. Menurut keterangan dalam video yang disebarluaskan, mereka diharapkan dapat berfungsi sebagai agen Perlinsos, namun rincian mengenai cara dan proses pendaftaran masih perlu dibuktikan melalui sumber resmi dari pemerintah. Saat ini, penduduk diharapkan tetap waspada dan menunggu pengumuman resmi dari Dinas Sosial setempat untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut tentang jadwal, area cakupan, serta dokumen yang perlu disiapkan.
Pertanyaan penting yang perlu dijawab seiring dengan inisiatif ini adalah mengenai siapa yang menjadi sasaran pendataan dan apakah para penerima bansos yang sudah terdaftar perlu menjalani proses pendaftaran baru. Salah seorang warga di Ciruas, Kabupaten Serang, Banten, mengungkapkan kekhawatirannya tentang hal ini dalam sebuah sesi tanya jawab, menanyakan apakah penerima PKH dan BPNT yang telah terdaftar masih wajib mengikuti pendaftaran Perlinsos. Maka dari itu, masyarakat di Blitar disarankan untuk aktif mencari informasi melalui saluran resmi, agar tidak terjebak dalam kebingungan dan dapat memastikan hak-hak mereka sebagai penerima bantuan sosial terjaga.