Yordania Tolak Rencana Pencaplokan Gaza oleh Israel
Yordania menegaskan penolakannya terhadap rencana Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang bertujuan mencaplok Jalur Gaza secara keseluruhan. Penolakan ini disampaikan di tengah agresi yang terus berlanjut di wilayah Palestina. Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Yordania mengungkapkan bahwa negara-negara Arab tidak akan mendukung kebijakan Netanyahu, yang dapat menambah kerumitan konflik di Timur Tengah.
“Negara-negara Arab tidak akan menyetujui tindakan Netanyahu atau membersihkan kekacauan yang ditimbulkannya,” ujar pejabat tersebut dalam pernyataannya kepada Reuters pada Kamis (7/8). Ia juga menekankan pentingnya dukungan bagi Otoritas Palestina dalam menjalankan pemerintahan secara berdaulat. “Kami hanya akan mendukung keputusan yang diambil oleh rakyat Palestina,” jelasnya.
Keamanan di Gaza, lanjut pejabat itu, harus dijalankan melalui institusi Palestina yang sah. Penegasan ini menyoroti komitmen Yordania untuk mendukung otoritas resmi Palestina dalam upaya stabilisasi kawasan.
Senada dengan itu, dalam wawancaranya dengan Fox News, Netanyahu mengungkapkan rencananya untuk menguasai Jalur Gaza. Namun, ia beralasan bahwa langkah ini tidak akan bersifat permanen dan Israel tidak berniat untuk memerintah langsung di Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa wilayah tersebut akan dikuasai untuk sementara sebelum diserahkan kepada otoritas negara Arab yang akan mengelolanya.
Sayangnya, pernyataan Netanyahu tersebut tidak disertai penjelasan rinci tentang negara-negara Arab mana yang akan terlibat dalam pengaturan pemerintahan di Gaza. Hal ini menimbulkan keprihatinan di kalangan banyak pihak, terutama terkait dengan potensi dampak terhadap kondisi warga sipil yang terjebak dalam konflik ini.
Rencana ini juga menghadapi penolakan dari Kepala Staf Militer Israel dan sejumlah tokoh oposisi. Mereka memperingatkan bahwa langkah yang diambil Netanyahu bisa membahayakan warga Israel yang masih menjadi sandera Hamas di Gaza. Penolakan tersebut menunjukkan keterbelahan di dalam pemerintahan Israel terkait strategi militer yang diusulkan Netanyahu.
Yordania, sebagai salah satu negara Arab yang berperan aktif dalam upaya perdamaian di kawasan, menegaskan kembali komitmennya untuk mendukung solusi yang berkeadilan bagi rakyat Palestina. Pada saat yang sama, Yordania mengekspresikan kekhawatiran bahwa rencana Netanyahu dapat memperburuk situasi kemanusiaan di Gaza, yang sudah memprihatinkan akibat serangan berkelanjutan.
Ketegangan di wilayah tersebut semakin memanas, dan pernyataan dari berbagai pihak menunjukkan bahwa dialog konstruktif dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah hal yang sangat diperlukan untuk mendorong penyelesaian yang damai. Dalam konteks ini, dukungan terhadap Otoritas Palestina sebagai wakil sah rakyat Palestina menjadi krusial agar suara mereka dapat didengar dalam setiap pembicaraan mengenai masa depan kawasan.
Dengan latar belakang kebangkitan ketegangan ini, harapan akan tercapainya perdamaian di Timur Tengah tampak semakin sulit, terutama menyusul pernyataan tegas dari sejumlah pejabat dan pemimpin di kawasan tentang perlunya integritas teritorial dan hak-hak rakyat Palestina.
