Perselisihan di Tingkat Eksekutif Kota Blitar: Wawali Ungkap Ketidaklibatan dalam Pengambilan Keputusan
Blitar – Perselisihan antara Wakil Wali Kota Blitar, Elim Tyu Samba, dan Wali Kota Syauqul Muhibbin semakin mencuat. Dalam pernyataannya, Elim mengungkapkan sejumlah masalah yang diduga menjadi penyebab ketegangan di antara mereka, yang tidak hanya terbatas pada isu rotasi dan mutasi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Elim menegaskan bahwa ia merasa tidak dilibatkan dalam proses penganggaran untuk kegiatan Pemerintah Kota Blitar, baik untuk Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2025 maupun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2026. “Saya hanya satu kali mendapatkan undangan mengenai rancangan anggaran dari Kemenkeu, di mana anggaran kita dipotong sebesar Rp114 miliar,” ungkapnya pada Selasa (14/10/2025).
Sejak dilantik pada 20 Februari 2025, Elim merasa tidak banyak dilibatkan dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Politisi dari Partai Gerindra ini mengungkapkan kekecewaannya karena tidak pernah diajak berdiskusi oleh Wali Kota. “Saya menghadiri rapat paripurna karena undangan dari DPRD, tapi untuk PAK dan KUA-PPAS, saya tidak tahu apa-apa,” tegasnya dengan nada frustrasi.
Elim berharap komunikasi yang lebih baik dengan Wali Kota, namun hingga kini harapan tersebut belum terwujud. “Saya sih berharap diajak bicara, tetapi sampai saat ini tidak ada komunikasi,” tambahnya.
Isu rotasi dan mutasi jabatan juga menjadi sorotan utama. Elim menyatakan keputusan tersebut tidak disertai dengan dialog yang memadai, yang membuatnya memilih untuk tidak hadir dalam acara mutasi 123 jabatan ASN di Pemkot Blitar. Tindakannya tersebut menunjukkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap proses yang dianggapnya tidak transparan.
Lebih lanjut, Elim menyatakan rencananya untuk melaporkan persoalan ini ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia menganggap tindakan yang terjadi telah melenceng dari aturan yang ada. “Saya akan melaporkan ke Kemendagri karena ini sudah kelewatan,” pungkasnya.
Perselisihan ini memiliki dampak signifikan bagi masyarakat Kota Blitar. Keputusan-keputusan penting dalam pemerintahan seharusnya melibatkan dialog yang sehat antara pejabat publik untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Ketidakpastian dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan dapat mengakibatkan kekhawatiran di kalangan ASN dan warga yang bergantung pada layanan publik.
Ketidaklibatan Wakil Wali Kota dalam perencanaan dan pengambilan keputusan menunjukkan adanya masalah komunikasi yang harus segera ditangani. Sebagai dua pemimpin yang seharusnya saling melengkapi, perselisihan ini jika dibiarkan dapat mengganggu kinerja pemerintahan dan berimbas pada pelayanan kepada masyarakat.
Kondisi ini menuntut perhatian dari semua pihak untuk melakukan evaluasi dan mencari solusi agar roda pemerintahan dapat berjalan lebih efektif. Masyarakat berharap agar polemik ini dapat segera diselesaikan demi terciptanya pemerintahan yang lebih baik dan harmonis di Kota Blitar.
