Kenaikan Anggaran Setda Blitar Picu Kontroversi, Wawali Tidak Tahu Soal Mobil Dinas
Blitar – Kenaikan anggaran sebesar Rp3 miliar untuk Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Blitar menuai kontroversi, terutama karena sebagian anggaran tersebut dialokasikan untuk pengadaan mobil dinas Wakil Wali Kota, Elim Tyu Samba. Yang ironis, Elim Tyu Samba mengaku tidak mengetahui adanya perubahan anggaran tersebut.
Dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada hari Selasa, 28 Oktober 2025, Elim menjelaskan bahwa ia tidak terlibat dalam proses penganggaran dan tidak pernah diajak berkoordinasi terkait hal tersebut. “Saya tidak tahu. Karena memang saya tidak pernah diajak koordinasi mengenai anggaran apapun,” ungkapnya.
Sebelumnya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar mengonfirmasi adanya peningkatan anggaran tersebut, yang juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan kendaraan dinas Wawali. Menurut Kepala BPKAD, Widodo Saptono Johannes, penambahan tersebut tidak hanya untuk penerimaan tamu tetapi juga untuk pengadaan mobil operasional Wawali. “Penambahan di Bagian Umum Sekretariat Daerah selain untuk tamu-tamu juga untuk kendaraan baru Operasional Kepala Daerah berupa Mobil Wawali,” jelas Widodo.
Meskipun demikian, anggaran spesifik yang dialokasikan untuk mobil dinas Wawali tidak diungkapkan secara rinci oleh Widodo. Dia menekankan bahwa meskipun anggaran untuk Wawali telah disetujui, mobil dinas untuk Wali Kota belum tersedia.
Kontroversi ini mencuat di tengah pertanyaan publik mengenai transparansi dan proses pengelolaan anggaran di Kota Blitar. Kenaikan anggaran sebesar Rp3 miliar tersebut tentunya menjadi sorotan, mengingat situasi ekonomi masyarakat yang saat ini tengah berjuang akibat berbagai krisis. Publik menantikan klarifikasi lebih lanjut dari pihak Wali Kota Syauqul Muhibbin, yang mendapat dorongan untuk memberikan penjelasan mengenai alokasi anggaran tersebut dari Elim.
Kondisi ini menunjukkan perlunya sistem pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan melibatkan semua pihak terkait, terutama dalam situasi di mana setiap alokasi anggaran akan berpengaruh pada masyarakat luas. Mengingat berbagai tantangan yang dihadapi saat ini, penting bagi pemerintahan setempat untuk menjalankan anggaran dengan efisiensi dan kejelasan yang lebih baik.
Kisah ini menjadikan Kota Blitar sebagai contoh penting dalam konteks pengelolaan dana publik. Masyarakat diharapkan untuk lebih aktif dalam mengawasi kebijakan anggaran yang akan diterapkan, agar setiap alokasi dapat berjalan sesuai dengan kepentingan publik dan tidak menimbulkan contraversy yang merugikan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah.
Seiring dengan berkembangnya isu ini, Elim Tyu Samba juga mengajak masyarakat untuk tetap memberikan perhatian pada proses penganggaran dan meminta agar pertanyaan seputar keputusan ini diajukan langsung kepada Wali Kota, yang memiliki wewenang penuh dalam hal tersebut.
Dengan adanya dinamika ini, diharapkan ke depan pemerintah Kota Blitar dapat lebih terbuka dan melibatkan semua elemen dalam pengambilan keputusan penting, terutama dalam hal yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
