Impor Beras untuk Restoran Khusus, Pemerintah Tegaskan Kemandirian Pangan
Jakarta – Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menegaskan bahwa isu tentang impor beras yang beredar di masyarakat perlu diluruskan. Menurutnya, beras yang diimpor bukan ditujukan untuk konsumsi masyarakat umum, melainkan untuk memenuhi kebutuhan restoran tertentu, seperti restoran Jepang yang membutuhkan beras jenis khusus dari Jepang dan restoran Arab serta India yang memerlukan beras basmati.
“Beras yang diimpor ini adalah beras untuk restoran-restoran tertentu. Misalnya, restoran Jepang menggunakan beras asal Jepang yang memiliki karakteristik butiran kecil. Beras ini tidak bisa digantikan oleh beras lokal,” ungkap Sudaryono di Jakarta, Rabu (10/9).
Ia juga menambahkan bahwa beras basmati yang digunakan dalam masakan Arab dan India tidak dapat dihasilkan oleh produksi dalam negeri. Oleh karena itu, impor tersebut bersifat terbatas dan spesifik, berbeda dengan beras konsumsi rumah tangga yang dikategorikan sebagai beras medium, yang produksinya dinyatakan cukup dari dalam negeri.
“Impor beras yang kami maksud bukan untuk konsumen, tetapi untuk kebutuhan spesifik restoran. Sementara itu, beras medium yang untuk konsumsi masyarakat, kita tidak mengimpor,” tegas Sudaryono, setelah membuka Seminar Nasional Mahasiswa Pertanian yang digelar oleh Perhimpunan Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Indonesia (Popmasepi).
Lebih lanjut, Sudaryono menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan tidak akan melakukan impor jagung pada tahun 2025. Ini dilakukan dengan meningkatkan produksi dalam negeri melalui strategi peningkatan produktivitas dan kebijakan pendukung bagi petani. Target serupa juga berlaku untuk komoditas gula konsumsi, dengan visi pemerintah untuk mencapai swasembada guna menjaga stabilitas harga dan mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan dari luar negeri.
Komitmen ini, menurut Sudaryono, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang telah menetapkan target kemandirian pangan pada tahun 2025. “Presiden telah menetapkan target ini dan kami, bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, berkomitmen untuk mewujudkan kemandirian pangan tersebut,” tambahnya.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, sebelumnya juga menegaskan bahwa Indonesia tidak akan melakukan impor beras sepanjang 2025. Hal ini menandakan kerja keras petani dalam menjaga kedaulatan pangan nasional. “Sejak bulan September hingga saat ini, tidak ada impor beras. Tahun lalu, jumlah impor dapat mencapai 3-4 juta ton. Jadi, kami patut berbangga atas pencapaian ini,” ujarnya di Senayan, Jakarta, Rabu (3/9).
Selain itu, ia juga menginformasikan bahwa stok beras nasional pada awal September 2025 mencapai sekitar 4 juta ton, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang hanya berkisar 1 hingga 2 juta ton. Capaian ini menunjukkan keberhasilan kebijakan pangan yang diterapkan pemerintah, dan masyarakat diharapkan merasa bangga terhadap visi Presiden dalam menjaga kedaulatan pangan serta mengurangi ketergantungan impor.
Dengan komitmen dan strategi yang jelas, pemerintah berupaya untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi melalui produksi dalam negeri, demi tercapainya kemandirian pangan yang berkelanjutan.
