Wakil Menteri Ketenagakerjaan Ditangkap KPK Terkait Kasus Pemerasan
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG) sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan yang berkaitan dengan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan. Penetapan tersebut merupakan lanjutan dari proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan, pihaknya telah meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan total 11 orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk IEG. Penahanan terhadap Wamenaker dilakukan selama 20 hari pertama mulai 22 Agustus hingga 10 September 2025 di Rumah Tahanan Cabang KPK yang terletak di Gedung Merah Putih.
“Dua tersangka yang ditangkap disangsikan melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” jelas Setyo.
Kabar tangkap tangan (OTT) terhadap Wamenaker ini sebelumnya juga dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto. Ia menambahkan bahwa OTT ini terkait dengan dugaan pemerasan dalam proses pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam operasi tersebut, KPK dilaporkan menyita puluhan kendaraan yang diduga terkait dengan kasus ini.
Sebagai bagian dari proses investigasi, KPK juga menyegel ruangan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker dan K3) Kementerian Ketenagakerjaan. Tindakan ini diambil sebagai langkah preventif untuk menghentikan potensi penghilangan barang bukti dan untuk memastikan kelancaran proses penyidikan.
Sementara itu, masyarakat dan pengamat menantikan klarifikasi lebih lanjut mengenai kasus ini, terutama terkait pengaruhnya terhadap reputasi Kementerian Ketenagakerjaan dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Kasus ini menjadi sorotan setelah sejumlah pejabat pemerintah sebelumnya juga terlibat dalam skandal korupsi yang mempengaruhi citra pemerintahan. Masyarakat berharap bahwa tindakan tegas dari KPK terhadap dugaan pemerasan ini akan mendorong transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan serta instansi pemerintah lainnya.
Dalam konteks ini, peran KPK sebagai lembaga penegak hukum yang independen menjadi semakin penting. Masyarakat mengharapkan hasil yang maksimal dari penyidikan ini dan mendorong pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi. Keseriusan KPK dalam menangani kasus ini juga diharapkan dapat mencegah terulangnya kasus serupa di masa akan datang.
Kejadian ini tentunya akan terus dipantau oleh berbagai pihak dan menjadi pembelajaran bagi penyelenggara negara untuk meningkatkan integritas dan kepercayaan publik dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka.
