Wakil Wali Kota Blitar Bantah Tuduhan Penipuan Rp 214 Juta, Sebut Kasus Utang-Piutang

Wakil Wali Kota Blitar Bantah Terlibat Penipuan Senilai Rp 214 Juta

Blitar – Wakil Wali Kota Blitar, Elim Tyu Samba, secara terbuka membantah tuduhan penipuan yang menyeret namanya dengan nilai mencapai Rp 214 juta. Dalam penjelasannya, Elim menegaskan bahwa kasus ini murni merupakan permasalahan perdata terkait utang-piutang yang telah berlangsung.

Elim menjelaskan bahwa pokok permasalahan berawal dari utang-piutang dengan total nilai Rp 800 juta. Ia mengklaim bahwa saat ini telah mengembalikan lebih dari 70% dari total tersebut. “Intinya itu sebetulnya utang piutang senilai Rp 800 juta. Sudah saya kembalikan 70% lebih, tinggal Rp 214 juta,” ungkapnya saat dihubungi pada Senin (20/10/2025).

Politikus dari Partai Gerindra ini mempertanyakan logika di balik tuduhan penipuan. Ia berargumen bahwa jika benar ia berniat menipu, tidak mungkin ia bersedia mengembalikan uang dalam jumlah yang besar. “Logikanya begini, kalau mau menipu ya harusnya tidak usah dikembalikan saja sekalian, atau kembalikan sedikit. Ini kan sudah 70% lebih saya bayar,” tambahnya.

Elim juga menyatakan keyakinannya bahwa tidak ada unsur pidana dalam kasus yang menjeratnya. Ia merasa tuduhan penipuan tersebut sangat tidak masuk akal. “Sebetulnya itu kasus tidak ada pidananya, jadi kalau sampai (dituduh) penipuan kok enggak masuk akal,” tegasnya.

Terkait dengan laporan yang telah diajukan, Elim mengaku telah melakukan klarifikasi kepada pihak kepolisian. Ia menegaskan bahwa pihaknya telah memberikan bukti-bukti pendukung melalui kuasa hukumnya beberapa waktu lalu. “Dan itu sudah saya klarifikasi beserta bukti ke Polres yang bersangkutan melalui pengacara saya dari kapan lalu,” tuturnya.

Dalam menghadapi keramaian isu ini, Elim menduga bahwa ada pihak-pihak tertentu yang sengaja memanfaatkan situasi untuk kepentingan lain. “Kalau sampai ramainya sekarang, ya mungkin ada yang menunggangi kepentingan,” pungkasnya.

Kasus ini menarik perhatian masyarakat, mengingat posisi Elim sebagai Wakil Wali Kota Blitar yang seharusnya bersih dari dugaan tindakan ilegal. Implikasi dari tuduhan ini dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pejabat daerah, serta menambah kompleksitas dalam dinamika politik lokal di Bumi Bung Karno.

Dengan adanya klarifikasi dari Elim, diharapkan masyarakat dapat melihat sisi lain dari permasalahan ini, serta menunggu perkembangan berikutnya. Kejadian ini juga menyoroti pentingnya transparansi dalam hubungan keuangan, apalagi yang melibatkan pejabat publik.