Turki Siap Tanggung Jawab Rekonstruksi Jalur Gaza
Ankara—Turki mengambil langkah proaktif dengan menyatakan kesediaannya untuk memikul tanggung jawab terhadap rekonstruksi Jalur Gaza. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan Turki, Burhanettin Duran, pada Senin (13/10).
Kesepakatan damai yang melibatkan Presiden AS Donald Trump, Presiden Mesir Abdel Fattah Sisi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, juga ditandatangani pada hari yang sama. Duran menyatakan bahwa Turki berkomitmen untuk terus membantu penyembuhan luka-luka yang dihadapi Palestina dan memastikan masa depan yang penuh harapan bagi rakyat di wilayah tersebut.
“Negara kami akan terus berdiri di pihak yang tertindas dan keadilan, serta menjadi pembawa pesan perdamaian,” ungkap Duran dalam keterangan yang disampaikan melalui platform media sosial. Ia menjelaskan bahwa KTT yang diadakan di Mesir merupakan momentum penting dalam upaya diplomatik untuk gencatan senjata permanen serta stabilitas regional.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Erdogan menegaskan posisi Turki yang berdasarkan prinsip perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan. Ia juga menekankan pentingnya solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian abadi.
Sebelumnya, pada 9 Oktober, Trump mengumumkan bahwa Israel dan gerakan perlawanan Palestina, Hamas, telah mencapai kesepakatan untuk melaksanakan tahap pertama rencana perdamaian. Tahap awal ini mencakup pembebasan sandera Israel oleh Hamas dan penarikan pasukan Israel ke garis yang telah disepakati di Jalur Gaza. Selain itu, ratusan warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel juga akan dibebaskan, termasuk mereka yang menjalani hukuman seumur hidup.
Rencana damai yang diinisiasi oleh Trump dan diluncurkan pada 29 September memiliki 20 poin, yang antara lain menyerukan gencatan senjata segera dengan syarat pembebasan para sandera dalam waktu 72 jam. Rencana tersebut juga mencakup usulan agar Hamas dan kelompok Palestina lainnya tidak dilibatkan dalam pemerintahan Jalur Gaza, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai gantinya, kontrol akan dialihkan kepada otoritas teknokratis di bawah pengawasan internasional, dengan pimpinan dari Trump.
Kesepakatan ini diharapkan dapat mengurangi ketegangan di Jalur Gaza serta memberikan kesempatan bagi upaya rekonstruksi di wilayah yang terpuruk. Turki, dengan pengalaman dan sumber dayanya, memainkan peran signifikan dalam mendukung proses pemulihan dan pengembangan Gaza demi masa depan yang lebih baik bagi rakyat Palestina.
Dengan dukungan internasional yang luas, semua pihak diharapkan dapat berpegang pada prinsip-prinsip damai dan keadilan untuk mencapai resolusi yang berkelanjutan di kawasan yang telah lama dilanda konflik ini.
